DPRD Kritik Pemkot Malang Karena Dianggap Tidak Serius Dukung UMKM
- Dok Humas DPRD Kota Malang
Malang, VIVA – Anggaran yang dialokasikan untuk sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
Alokasi anggaran untuk sektor UMKM pada tahun 2023 berada di angka Rp6 miliar. Namun, pada tahun 2024, anggaran ini turun menjadi sekitar Rp4,8 miliar, dan pada tahun 2025 yang diajukan di rencana anggaran APBD hanya sekitar Rp1,39 miliar.
Anggota DPRD Kota Malang, dari fraksi PKS, Bayu Reksa Aji mengatakan, Pemerintah Kota Malang kurang berpihak pada pelaku UMKM. Bahkan dia menganggap Diskopindag Kota Malang tidak serius.
"Dari besaran angka tersebut mencerminkan bahwa Pemerintah Kota Malang kurang memperhatikan sektor UMKM, bahkan bisa dikatakan tidak ada perhatian yang serius," kata Bayu, Senin, 4 November 2024.
Bayu menyebut, di tengah pasar yang lesu serta deflasi yang mempengaruhi sektor UMKM. Pemkot Malang seharusnya mendukung para pelaku UMKM melalui program-program seperti pendampingan, pembinaan, pemasaran, hingga bantuan permodalan.
"Kami di DPRD Kota Malang meminta agar Pemerintah Kota, dalam hal ini Diskopindag, bisa lebih serius dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk sektor usaha mikro," ujar Bayu.
DPRD Kota Malang mendesak agar anggaran di sektor mikro ini bisa dirasionalisasikan kembali dan ditingkatkan dalam APBD 2025 mendatang. Minimal kembali pada angka Rp6 miliar seperti di tahun 2023.
"Ini untuk menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Malang dalam mengawal, membangkitkan, dan memberdayakan pelaku UMKM agar dapat terus berkembang di tengah tantangan ekonomi," tutur Bayu.
