Ada Investasi Rp500 Miliar di Kota Malang Mundur Teratur Karena Izin yang Rumit

Arief mengaku hal-hal seperti inilah yang justru menghambat proses investasi di daerah. Karena mengharuskan rekomendasi provinsi dan pusat. 

"Ini menjadi kendala. Kalau SS sebagai perizinan dasar, sudah bisa dilaksanakan. Tetapi ketika bicara OSS, menunjuk satu NIB atau KBLI, itu akan ada persyaratan. Rekomendasi perizinan dari pusat, kementerian atau provinsi. Itu yang menghambat,” tutur Arief.