LPS : UU P2SK Hadir Untuk Jawab Tantangan Sektor Keuangan
- Viva Malang
Malang, VIVA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menyusun rencana strategis untuk mengemban amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU P2SK). Rancangan ini dibuat agar sektor keuangan lebih berkembang, inklusif, stabil, dan berkelanjutan.
Humas LPS Haydin Haritzon dalam Seminar bertajuk UU P2SK dan Stabilitas Finansial/Moneter yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya, pada Minggu, 23 Juli 2023 lalu menuturkan UU P2SK lahir untuk merespon tantangan keuangan Indonesia.
“Kehadiran UU P2SK merupakan salah satu bentuk respon atas beberapa tantangan bagi sektor keuangan Indonesia seperti masalah literasi keuangan, ketimpangan akses keuangan, perlindungan investor dan konsumen, serta kebutuhan atas penguatan kerangka koordinasi penanganan stabilitas sistem keuangan,” kata Haydin Haritzon.
UU P2SK merupakan Omnibus Law yang merevisi beberapa undang-undang di sektor keuangan, termasuk di antaranya UU LPS dan UU PPKSK. Ada empat perubahan utama dalam UU P2SK ini.
Diantaranya, pengaturan yang terkait dengan LPS yakni Kelembagaan LPS, Fungsi Penjaminan dan Resolusi Bank, Penempatan Dana LPS, dan yang terakhir mandat baru berupa Program Penjaminan Polis Asuransi.
"Untuk menindaklanjuti mandat baru tersebut, LPS telah menyusun road map atau rencana strategis dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2028. Pada tahun 2023 ini, LPS akan berfokus pada penyusunan desain organisasi, proses bisnis, tata kelola, dan kebijakan," ujarnya.
Sementara di 2024 mendatang, LPS akan menargetkan penyelesaian penyusunan peraturan sembari melakukan pemenuhan serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) secara bertahap. Kemudian pada tahun 2025 akan dilakukan pemenuhan infrastruktur, pengembangan IT, dan penyempurnaan SDM.
