70 Persen APBD Batu Bergantung Pada Pusat, DPRD Kota Batu Ingatkan Bahaya

Batu, VIVA – Rencana pemerintah pusat untuk mengurangi dana transfer ke daerah mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua II DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto. Ia mengingatkan Pemkot Batu agar tidak lengah dan menyiapkan langkah antisipatif.

Menurut Ludi, meski hingga kini belum ada surat resmi dari pemerintah pusat, kemungkinan pengurangan transfer dana tetap harus diwaspadai. Pasalnya, selama ini Kota Batu masih sangat bergantung pada dana transfer pusat.

“Kalau memang benar terjadi, Pemkot Batu harus menyiapkan strategi dengan menggenjot pendapatan asli daerah (PAD),” tegasnya, Selasa 26 Agustus 2025.

Ludi menekankan, upaya peningkatan PAD bukan berarti menaikkan pajak yang justru membebani masyarakat. Ia mencontohkan polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belakangan ramai di sejumlah daerah.

“Yang dimaksud peningkatan PAD adalah optimalisasi dari potensi yang sudah ada. Misalnya, Bapenda bisa duduk bersama pelaku usaha untuk membangun kesepahaman. Dengan begitu, pajak bisa terhimpun lebih maksimal tanpa menekan masyarakat,” ujarnya.

Politisi Partai PKS tersebut mengingatkan bahwa Kota Batu memiliki pengalaman kerja sama dengan Dirjen Pajak dan Dirjen Pertimbangan Keuangan pada tahun 2020 terkait optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah.

"Peluang itu bisa dihidupkan kembali bersama KPP Pratama untuk memperkuat basis pajak daerah," katanya.

Ludi menegaskan, ketergantungan Kota Batu terhadap dana transfer pusat masih tinggi. Dari total APBD 2025 sebesar Rp 1 triliun, sekitar 70 persen berasal dari dana pusat.

“Kalau PAD tidak segera dioptimalkan, maka program-program prioritas bisa terganggu ketika dana transfer pusat menurun,” katanya.

Ia pun mendorong Pemkot Batu agar serius menggali potensi sektor pariwisata, usaha kuliner, hingga UMKM yang selama ini menjadi penopang ekonomi lokal. 

"Dengan pengelolaan yang tepat, sektor-sektor tersebut dinilai mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD," tuturnya.