Dua Fokus Utama APBD 2025 Kota Batu Kesejahteraan dan Pembangunan Berkelanjutan

Malang, VIVA – Pemerintah Kota Batu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu secara resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 beberapa waktu lalu.

Kesepakatan tersebut menandai komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk membangun Kota Batu yang lebih maju melalui anggaran yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Pj Wali Kota, Aries Agung Paewai, menyampaikan bahwa penyusunan APBD 2025 telah melalui proses yang transparan, akuntabel, serta memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Dengan total proyeksi pendapatan sebesar Rp1,064 triliun, anggaran akan difokuskan untuk mendanai berbagai program pembangunan yang dirancang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“APBD 2025 ini merupakan komitmen kita bersama untuk menjawab permasalahan riil masyarakat. Anggaran yang telah disusun tidak hanya terukur, tetapi juga diarahkan pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya, Senin, 2 Desember 2024.

Tema pembangunan Kota Batu pada tahun anggaran 2025 adalah 'Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Didukung Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan, Pemberdayaan Desa, dan Daya Saing SDM'. 

Tema ini dijabarkan dalam enam prioritas utama antara lain peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing. Pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Penanganan kemiskinan ekstrem dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

"Kemudian peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan penguatan kapasitas fiskal daerah. Pengembangan kawasan pedesaan dan kewilayahan, dan terakhir peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam," katanya.

Alokasi Anggaran Berdasarkan Prioritas

Dalam APBD 2025, sejumlah alokasi anggaran utama telah ditetapkan, di antaranya belanja pegawai 33,22 persen (di atas batas minimal 30 persen). Sektor pendidikan 22,83 persen (melebihi batas minimal 20 persen). Belanja infrastruktur 11,64 persen (masih perlu peningkatan untuk mencapai batas minimal 40 persen).

Peningkatan kualitas SDM 0,49 persen (melebihi batas minimal 0,16 persen). Belanja pengawasan 0,23 persen (di bawah batas minimal 0,75 persen). Selain itu, alokasi dana desa mencapai 10 persen dari belanja transfer pemerintah pusat ke daerah, sesuai ketentuan yang berlaku.

"Nah program prioritas Kota Batu tahun 2025 meliputi penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan tingkat pengangguran, penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas kesehatan, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penguatan kualitas SDM, dan pemerataan pembangunan infrastruktur," tuturnya.

Agar berjalan maksimal, Kepala Dinas Pendidikan Jatim ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam perencanaan pembangunan. Kebijakan dan program dalam APBD 2025 diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur.

“Belanja daerah harus fokus pada pencapaian target pembangunan nasional, sesuai kemampuan keuangan daerah dan permasalahan yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.

Dengan penyusunan APBD 2025 yang matang dan terarah, Pemerintah Kota Batu optimistis pembangunan di tahun mendatang akan semakin efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat. 

“Semoga target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai, demi mewujudkan Kota Batu yang lebih maju dan sejahtera,” tutur Aries.