Bawaslu Jombang Telusuri Dugaan Kades Ikut Antar Paslon Ambil Nomor Urut di KPU

Jombang, VIVA  – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, merespon adanya dugaan oknum kepala Desa (kades) yang hadir ikut mengantarkan pasangan calon (Paslon) Kepala Daerah Kabupaten Jombang saat mengikuti pengundian nomor urut di KPU setempat.

Respon Bawaslu ini dilakukan dengan cara menelusuri sosok pria yang mengenakan buf, kacamata, serta jaket dan topi koboi untuk mengelabuhi identitas. Dia datang di acara pengambilan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Jombang, pada Senin, 23 September 2024 kemarin.

Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Jombang, Jagat Putradona, mengatakan bahwa Bawaslu Jombang pada hari Rabu 25 September 2024, mendatangi kantor Balai Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang untuk melakukan klarifikasi.

"Ini untuk merespon pemberitaan dan informasi awal terkait adanya dugaan kepala Desa yang hadir atau ada di KPU, pada saat pengundian atau pengambilan nomor urut paslon pemilihan Bupati dan wakil bupati di Kabupaten Jombang," kata Jagat.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa saat berada di kantor Desa Plosogeneng, pihaknya ditemui langsung oleh Kades Plosogeneng, Bimo Rio. Sebab, foto atau video yang beredar di masyarakat itu, adalah Kades Plosogeneng, yang bernama Bimo Rio.

"Kami ke balai desa, kami bertemu dengan pak lurah (kades). Karena berdasarkan informasi awal juga, foto atau berita tersebut adalah kepala desa Plosogeneng. Maka dari itu kami datang ke sini untuk melakukan klarifikasi terkait hal tersebut," ujarnya.

"Dari pertemuan (klarifikasi) tadi, bahwa iya, kepala Desa Plosogeneng adalah orang atau oknum yang mengenakan buf, ataupun masker di dalam pemberitaan-pemberitaan itu," tuturnya.

Saat ditanya apa langkah dari Bawaslu usai melakukan klarifikasi dan penelusuran pada sosok oknum kades tersebut, ia mengaku pihaknya akan melakukan kajian terkait hasil klarifikasi dan penelusuran itu.

"Kita akan mengkaji terkait hal ini, dugaan pelanggaran ini akan kita proses sesuai dengan aturan yang ada," katanya.

"Yakni kita akan proses sesuai dengan perbawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, dan terkait waktu penanganannya ada di perbawaslu 8," ujarnya.

Hal ini juga sekaligus menjadi jawaban atas pemberitaan media terkait adanya oknum kades yang terindikasi tidak netral di pilkada Jombang.

"Ya tentu juga akan mengacu pada undang-undang Desa, karena yang bersangkutan adalah Kepala Desa, maka undang-undang desa menjadi bagian dari proses kajian kami," tuturnya.

Ia pun menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk konkrit pengawasan yang dilakukan Bawaslu pada setiap tahapan di Pilkada Kabupaten Jombang.

"Bahwa Bawaslu Jombang hadir dalam setiap tahapan untuk melakukan pengawasan di semua tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati di kabupaten Jombang," katanya.

Sementara itu, Kades Plosogeneng, Bimo Rio mengaku bila sosok yang beredar dalam foto pada pemberitaan itu merupakan dirinya.

"Memang itu saya, yang difoto oleh teman-teman media maupun dari relawan sebelah memang itu saya, tapi saya waktu itu hanya 10 menit durasinya," ujar Rio.

Ia pun menjelaskan bahwa kedatangannya ke KPU pada saat itu hanya sebatas ingin memberi informasi pada tim pemenangan paslon yang mengikuti pengambilan nomor urut Pilkada Jombang.

"Secara tidak sengaja saya datang itu, hanya untuk memberikan informasi saja kepada tim pemenangan pak Warsubi, terkait dengan adanya informasi suasana yang akan tidak kondusif intinya seperti itu," tuturnya.

"Ada mosi-mosi untuk gesekan dari relawan, indikasinya seperti itu. Hanya memastikan pada tim pemenangan untuk bisa menjaga, kondisi relawan yang ada di luar (gedung KPU), cuma itu saja," kata Rio.