Bentangkan Spanduk di Kayutangan, Kader PKS Tolak Kenaikkan Harga BBM

Malang – Ratusan kader dan DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Malang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Mereka membentangka sejumlah spanduk penolakan di persimpangan Kayutangan atau Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Klojen, Kota Malang, Sabtu, 10 September 2022 petang. 

Ketua DPD PKS Kota Malang Ernanto Djoko Purnomo menyebut, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM dianggap tidak tepat. Sebab, perekonomian di segala sektor masih berusaha untuk bangkit pasca dihantam pandemi COVID-19 yang belum usai. 

"Kenaikan harga BBM bersubsidi yang diumumkan oleh pemerintah alih-alih bukannya masyarakat menjadi senang dan ringan karena mendapat BLT. Justru dampak yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM bersubsidi lebih memberatkan masyarakat ke depannya," kata Ernanto. 

PKS tidak sepakat dengan anggapan pemerintah yang menilai subsidi BBM tidak tepat sasaran merupakan pendapat yang keliru. Sebab, BBM merupakan bahan bakar yang dipakai oleh semua masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. 

Menurut Ernanto kenaikan harga pangan dan energi secara bersamaan akan berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah masyarakat rentan miskin. Karena mayoritas masyarakat kita dalam kondisi rentan miskin. Dengan adanya kebijakan ini akan menjadikan semakin miskin. 

"Dengan tegas, DPD PKS Kota Malang dan Fraksi PKS DPRD Kota Malang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan BBM bersubsidi," imbuh Ernanto. 

Ernanto menyebut seharusnya pemerintah memerhatikan kondisi masyarakat yang belum lepas dari dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Masih ada cara lain selain kenaikan BBM seperti melakukan prioritas anggaran pada sektor tertentu. Meski PKS menyadari pemerintah harus menghemat belanja negara berdasarkan skala prioritas. 

"Pemerintah harus mengerti kondisi masyarakat yang sedang terpuruk akibat pandemi. Pemerintah harus peka dan empati membantu dengan kebijakan yang pro rakyat. Agar negeri ini menjadi negeri yang adil,  makmur dan diridhoi Allah SWT," tutur Ernanto. 

Selain itu, mereka juga memberikan empat poin pernyataan sikap DPD PKS Kota Malang, sebagai berikut;

1. Kenaikan BBM Subsidi mengkhianati kepercayaan rakyat. Pemerintah diberi mandat oleh rakyat untuk mensejahterahkan masyarakat dengan menstabilkan harga kebutuhan masyarakat dan menyiapkan lapangan kerja, sesuai janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, faktanya BBM sudah naik tujuh kali selama pemerintahan Jokowi sejak 2014. 

2. Pemerintah seringkali berdalih jika membengkaknya biaya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) karena adanya subsidi BBM. Padahal pembengkakan biaya APBN bisa dikurangi dengan melakukan efisiensi agar bebas dari pemborosan belanja dan praktik korupsi. Pemerintah bisa menunda proyek-proyek besar yang tidak prioritas seperti proyek Ibu Kota Nusantara sehingga tetap bisa memberikan subsidi BBM kepada rakyat.

3. Efek kenaikan semakin memperburuk perekonomian rakyat yang baru mau pulih pasca pandemi Covid-19. Terlebih angka kemiskinan pada tahun 2021 menurut data BPS sebesar 9,4 persen atau 48.790 penduduk. Hal ini menjadikan Kota Solo menempati posisi teratas angka kemiskinan untuk tingkat kota di Jawa Tengah. Dengan naiknya BBM Subsidi dikhawatirkan menurunkan daya beli masyarakat dan memperparah tingkat kemiskinan di Kota Surakarta.

4. Kompensasi berupa bantuan sosial (bansos) dari pemerintah atas naiknya harga BBM subsidi hanya menjadi solusi yang bersifat sementara. Terlebih, penyalurannya selama ini banyak catatan, ketidak akuratan data, tidak tepat sasaran dalam penyaluran hingga terjadinya praktik korupsi bansos.