Fraksi PKS Kota Batu Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
- Viva Malang
Malang – Suara penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi juga dilontarkan para anggota DPRD Kota Batu dari Fraksi PKS atau Partai Keadilan Sejahtera. Hal itu diungkapkan oleh salah satu anggota DPRD Kota Batu dari Fraksi PKS, Ludi Tanarto.
Dia mengatakan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi juga telah disampaikan fraksinya beberapa waktu lalu saat agenda paripurna di DPRD Kota Batu.
Ludi menyampaikan seharusnya pemerintah pusat atau Pertamina tidak usah menaikkan harga BBM tersebut. Tetapi bisa melalui beberapa cara atau dengan berbagai kebijakan yang tepat.
Seperti pengelolaan yang benar dalam penggunaan aplikasi My Pertamina. Kemudian memperketat pengawasan SPBU untuk menghindari penyalahgunaan distribusi jual - beli BBM bersubsidi ilegal.
Selain itu, pengelolaan BBM Bersubsidi yang tepat sasaran kepada masyarakat kelas bawah.
"Kalau sekarang dinaikan, jadinya rakyat yang menanggung beban karena otomatis pengusaha pasti menaikkan harga produk mereka, belum lagi PPN yang naik satu persen, upah pekerja juga tidak naik," katanya.
Menurutnya dampak kenaikan harga BBM bersubsidi mempengaruhi rantai sistem ekonomi yang ada. Dia mencontohkan seperti usaha miliknya di dunia peternakan ayam petelur.
"Harga pakan pasti akan ikut naik, karena ongkos angkutnya berpengaruh, karena solar ikut naik, tapi jumlah kenaikannya belum tahu," ujarnya.
Ludi menilai kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM bersubsidi tidak tepat untuk saat ini. Apalagi, jurang kesenjangan kesejahteraan antara kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dengan tinggi masih jauh atau belum seimbang.
"Di Batu, warganya penghasilannya ada yang masih kurang dari UMK, biaya hidup juga akan bertambah. Harapannya pemerintah bisa meninjau ulang kenaikan harga BBM ini, kemudian kita belum pulih sepenuhnya dari pandemi COVID-19," katanya.
Soal adanya BLT bagi masyarakat sebagai bantalan sosial untuk penyesuaian kondisi ekonomi dengan naiknya harga BBM bersubsidi dinilai juga tidak bisa menjadi jaminan.
"Apakah bantuan itu sudah tepat sasaran ?. Saya pikir perlu adanya perbaikan data penerima. Verifikasi data harus dilakukan dengan benar, bisa bekerjasama dengan kampus," tuturnya.
