Target Terlalu Optimistis Sebabkan PAD Turun, DPRD Sentil Pemkot Malang

Malang, VIVA – Rapat Paripurna membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2024 digelar oleh DPRD Kota Malang dan Pemerintah Kota Malang, beberapa waktu lalu. 

Dalam rapat paripurna agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) tersirat jika target Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun Rp412 miliar dari proyeksi semula mencapai Rp1,2 triliun berubah menjadi Rp813 miliar.

Ketua DPRD kota Malang, I Made Riandiana Kartika menjelaskan jika penurunan target PAD tersebut terjadi disebabkan belum adanya petunjuk aturan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Sehingga, harmonisasi antara hubungan keuangan daerah dengan pusat, masih belum selesai. Kendala lain yaitu adanya penerapan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), terutama terkait pajak reklame yang belum bisa dilaksanakan mengacu terhadap aturan Kemenkeu tersebut," katanya.

Penurunan target PAD ini merupakan tindakan tepat, untuk menghindari risiko gagal bayar akibat ketidakpastian hukum. Nanti dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2024.

"Kalau aturannya itu dapat dijalankan atau ada sinkronisasi, ya bisa dinaikkan targetnya. Begitu juga di APBD 2023, target PAD Rp1 triliun 6 juta juga mengalami revisi menjadi Rp650 miliar," ujarnya.

Penyebabnya sama karena targetnya terlalu optimistis tapi tidak didukung dengan aturannya. Sebenarnya potensi PAD bisa di atas Rp1 triliun, kalau aturan bisa diterapkan.

"Apalagi beberapa pajak di Kota Malang juga mendominasi, seperti pajak reklame, pajak restoran, dan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)," tuturnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan akan merasionalisasikan antara pendapatan dan belanja.

"Terlebih, dari Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Kota Malang juga telah melakukan pertemuan bersama dengan Tim Banggar DPRD Kota Malang," tuturnya.