Pj Wali Kota Batu Sampaikan Capaian Triwulan III kepada Kemendagri RI

Saat Pj Wali Kota Batu, paparkan capaian kinerja triwulan III.
Sumber :
  • Diskominfo Kota Batu

Batu, VIVA – Tagline 'KWB PASTI BISA' menjadi semangat Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai saat memaparkan capaian kinerja triwulan III Pemkot Batu di Ruang Pertemuan Utama, Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta, Senin 25 Oktober 2023 kemarin.

Pj Walkot Bersama Forkopimda Cek Pemungutan Suara, Pilwali Kota Batu Aman

Hal itu dilatar belakangi Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota, Kemendagri melaksanakan evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas Penjabat (Pj) Kepala Daerah setiap tiga bulan sekali atau per triwulan.

Di hadapan tim penilai yang dipimpin oleh Inspektur Khusus Kemendagri, Dr Teguh Narutomo, Aries memaparkan beberapa prioritas terutama pelayanan kepada masyarakat. 

Pantau Pembangunan Jalan Sultan Agung, Pj Walkot Batu Pastikan Sesuai Jadwal

Antara lain penguatan birokrasi, penanganan inflasi, stunting, fasilitasi Pemilu dan Pilkada 2024, One Agency One Innovation, percepatan pembangunan didukung Tim Ahli/Pakar Akademis, dan pembenahan sarana prasarana wilayah, penyelesaian sampah perkotaan, dan mendorong pemulihan ekonomi daerah melalui promosi pariwisata serta penguatan P3DN.

"Seperti penanganan Inflasi di Kota Batu yang tertangani dengan baik utamanya dengan menjaga stok ketersediaan bahan pokok penting dan percepatan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) yang telah mencapai angka Rp5,3 miliar," katanya, Kamis, 26 Oktober 2023.

Pemerintah Kota Batu Raih Anugerah Revolusi Mental 2024

Kemudian stunting yang menjadi arahan Presiden RI Joko Widodo juga terus ditekan dengan penyediaan pos gizi stunting (Pozting) di 24 desa/kelurahan, pendampingan keluarga balita stunting termasuk keterlibatan Pj Wali Kota Batu, Forkopimda dan Kepala SKPD sebagai orang tua asuh dengan 66 stakeholder dan 1.309 balita.

"Lalu, dalam sektor pelayanan publik, optimalisasi melalui Digitalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Among Warga sesuai dengan Supervisi KemenpanRB juga telah berhasil memangkas waktu kecepatan pelayanan berdasarkan ketentuan, dengan syarat dokumen telah lengkap dan benar," tuturnya.

Halaman Selanjutnya
img_title