Muncul Desakan Penolakan Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Utara di Kota Pasuruan
- Mochamad Rois / Pasuruan
Pasuruan, VIVA – Sejumlah elemen aktivis menggeruduk Kantor DPRD Kota Pasuruan. Mereka demonstrasi untuk menyuarakan penolakan terhadap program pembangunan jalan lingkar utara (JLU) Kota Pasuruan yang masuk RPJMD Kota Pasuruan.
Alasan yang melatarbelakangi tuntutan itu karena program yang digagas sejak 2009 sampai 2023 ini tidak masuk dalam prioritas pembangunan nasinoal.
Sementara kemampuan anggaran keuangan Kota Pasuruan tidak mampu mencakup. Sebab, diperkirakan pengerjaannya menelan anggaran Rp800 miliar sampai Rp1 triliun.
Di satu sisi pada tahun anggaran 2023 ini, proyeksi total pendapatan daerah Kota Pasuruan diperkirakan hanya sebesar Rp911 miliar lebih saja.
"Jangan memberikan angin surga kepada masyarakat. Untuk biaya pembebasan JLU Pemkot Pasuruan hanya tersedia Rp85 miliar, sementara yang dibutuhkan Rp200 miliar. Penetapan Penlok JLU tahun 2023 ini sudah mati dan Amdal lalin belum ada. Lebih baik dana Rp85 Miliar dialihkan untuk program kesejahteraan masyarakat," kata Koordanator Aliansi Transparansi Untuk Rakyat (ATUR), Ayi Suhaya, Senin, 24 Juli 2023.
Dalam tuntutannya demonstranbmeminta Ketua DPRD Kota Pasuruan dan Wali Kota Pasuruan untuk membubarkan Pansus JLU yang dinilai tidak bermanfaat dan terkesan memaksakan pembangunan. Demonstran menduga ada indikasi kongkalikong antara oknum Pansus JLU dengan pembebasan lahan JLU.
"Jika Wali Kota Pasuruan tidak mampu menjalankan roda pemerintahan dan kebijakan, silahkan mengundurkan diri," ujarnya.
