Rumor Biaya Penentuan Nomor Urut Bacaleg di Jombang, Pakar Sebut Demokrasi Kapital
- ANTARA FOTO/Yusran Uccang
Malang, VIVA – Beredar informasi bahwa untuk mendapatkan nomor urut 1, bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dikenakan biaya ratusan juta rupiah. Kabarnya, ada biaya sekitar Rp200 juta yang dibebankan pada bacaleg Partai Gerindra Jombang oleh badan pemenangan pemilu (Bapilu).
Pakar politik dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dr Dr Rinekso Kartono mengatakan bahwa biaya yang dikenakan oleh Bacaleg bukanlah hal yang baru. Dia menyebut demokrasi yang ada di Indonesia saat ini adalah demokrasi kapital.
"Demokrasi kita demokrasi kapital, itulah tawaran kapital datang dari mana saja termasuk dari konstituen kemudian kader untuk dianggap sukses. Nah sebenarnya persepsi masyarakat itu akhirnya walaupun tidak jadi tertutup (proporsional terbuka) tetap saja nomor (urut) 1 dipahami paling hebat," kata Rinekso, Selasa, 18 Juli 2023.
Rinekso mengatakan, bahwa dugaan jual beli nomor urut sangat mungkin terjadi. Katanya, transaksi kapital yang selama ini terjadi antara pemilik modal dengan parpol. Bahkan di internal parpol juga saling menggorok.
"Dan praktik ini sudah lama bukan lagi hal baru. Setelah demokrasi terbuka setelah reformasi. Awal reformasi untuk pencalegan kasak-kusuk di Parpol adalah dijadikan caleg atau tidak. Kemudian di 2001 akhirnya masing-masing orang berafiliasi, ya partai ya pemilik modal," ujar Rinekso.
Mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMM ini mengatakan, bahwa hal paling ekstrem di internal Parpol saat ini adalah saling mematikan antara Caleg yang akan bertarung. Kedekatan Caleg dengan petinggi parpol juga mempengaruhi posisi nomor urut dalam Pemilihan Legislatif.
"Makanya paradigma demokrasi kita itu adalah uang bisa membuktikan, uang kekuatan jangan bicara 'penyimpangan demokrasi' uang adalah kekuasaan. Jadi siapa saja yang punya duit. Seperti belum tentu orang itu adalah kader partai tapi dengan berbagai argumen akhirnya dimasukan. Terakhir uang adalah segalanya mau pindah sana mau pindah sini bisa saja. Oleh karena itu demokrasi kita ini demokrasi kapital," tutur Rinekso.
