Catatan Dirjen Otda Kemendagri pada Pemkot Batu, Salah Satunya Angka Pengangguran
- Diskominfo Kota Batu
Sebab, dengan menggunakan SOP ketika terjadi persolan maka sudah bekerja sesuai dengan standar yang ada. Dirinya pun meminta seluruh jajaran Pemkot Batu menyiapkan SOP yang jelas agar publik tahu apa yang dilakukan dan pengawas juga paham bahwa sudah dikerjakan dengan benar.
"Selain itu, agar program berjalan maksimal, maka diperlukan data yang akurat dan presisi. Sehingga bisa dikerjakan sesuai dengan perencanaan. Jangan sampai ada mark up data. Karena dengan dilakukan mark up akan terjadi ketidakpastian data, kalau yang miskin cuma 200 maka kita buat yang miskin cuma 200, kalau anggaran tidak cukup maka kita mulai di tahun berikutnya atau dikerjakan bertahap. Bagi saya itu penting," katanya.
Agar terlaksana dengan baik harus ada keterbukaan publik, artinya terbuka kepada publik tentang apa yang telah lakukan Pemkot Batu. Itu merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang di dorong oleh pemerintah pusat untuk dilakukan oleh Pemkot.
"Dan saya cukup yakin Kota Batu sudah maju dan kemajuan ini harus dibarengi dengan kejelasan tata kelola yang jelas dan perencanaan yang rinci," tuturnya.
Menanggapi itu, Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai mengatakan kedatangan Dirjen Otda Kemendagri bertujuan untuk memberikan penguatan kepada Pemda yang sudah melaksanakan evaluasi penyelenggaraan dan kinerja yang setiap tahun terbit.
"Kota Batu sendiri berhasil naik peringkat yang dulu masih peringkat 20 namun sekarang peringkat 11 di Jatim dengan kategori sedang. Tapi memang masih ada catatan yang perlu diperbaiki, yaitu terkait dengan pengangguran," katanya.
Lanjut Aries, sebagai kota pariwisata masyarakat harus memperbaiki kebiasaan. Contohnya bila tidak jadi PNS mereka tidak mau bekerja dan mereka lebih nyaman di rumah.
