Akhirnya Dishub Kota Malang Bikin Mudik Gratis Usai Dapat Bantuan Pemprov Jatim
- Viva Malang
Malang, VIVA – Dinas Perhubungan Kota Malang akhirnya memutuskan jadi menggelar mudik gratis. Kabar gembira ini diumumkan usai mereka mendapat bantuan 10 armada bus dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
Sebelumnya, Dishub Kota Malang tidak menggelar mudik gratis di momen Lebaran 2025 karena tidak ada anggaran. Mereka fokus menata area parkir di kawasan Kayutangan Heritage.
Namun, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Widjaja Saleh Putra usai berkoordinasi dengan Pemprov Jatim akhirnya kembali menggelar mudik gratis dengan pelbagai tujuan di Jawa Timur.
"Untuk saat ini kami melaksanakan mudik gratis, sempat tidak jadi memang tetapi setelah berproses pemerintah provinsi melalui Dishub Jawa Timur membantu 10 armada bus," kata Widjaja, Minggu, 9 Maret 2025.
Untuk kuota mudik gratis yang disediakan sebanyak 400 orang. Dengan rute tujuan mudik Kota Malang - Madura Raya, Kota Malang - Kabupaten Bojonegoro, Kota Malang - Kabupaten Banyuwangi via Kabupaten Situbondo, dan Kota Malang - Kabupaten Ngawi.
Kemudian, Kota Malang - Kabupaten Trenggalek, Kota Malang - Kabupaten Ponorogo, Kota Malang - Kabupaten Pacitan, dan Kota Malang - Kabupaten Magetan.
"Kami upaya secepatnya, paling tidak minggu ini bisa dibuka. Insya Allah pemberangkatan dilaksanakan pada 27 Maret 2025," ujar Widjaja.
Bantuan yang diberikan Dishub Jatim selain 10 armada bus juga berupa biaya operasional, mulai kebutuhan bahan bakar dan akomodasi bagi sopir bus. Armada bus perbantuan dari Pemprov Jatim digunakan sepenuhnya melayani kebutuhan perjalanan masyarakat untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman.
"Itu bantuan kendaraan sudah termasuk operasional untuk sopir dan BBM. Kalau konsumsi kemungkinan dari kami, sehingga apa yang ter-cover provinsi akan kami tutup," tutur Widjaja.
Perbedaan dari mudik sebelumnya, kali ini mudik dibebaskan untuk warga Malang Raya mulai dari Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang. Syarat pendaftaran hanya menyertakan KTP daerah asal.
"Karena ini kan anggaran dari pemerintah provinsi. Kuotanya 400 orang," kata Widjaja.
