Pembangunan Pasar Besar Malang Bakal Digelontor Anggaran Rp275 Miliar
- VIVA Malang / Uki Rama
Malang, VIVA – Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Eko Sri Yuliadi mengatakan bahwa pembangunan Pasar Besar Malang akan menggunakan dana APBN dan sebagian APBD. Rencana pembangunan ini akan dibantu oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Saat ini yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang adalah memenuhi sejumlah persyaratan dari Kementerian PU. Salah satu poin utama yang diminta Kementerian PU adalah persetujuan dari para pedagang.
Bak gayung bersambut, para pedagang telah menandatangani persetujuan pembangunan total pada Selasa, 28 Januari 2025. Para pedagang ini diwakili oleh Himpunan Pedagang Pasar Besar Malang (Hippama) dan Paguyuban Pedagang Pasar Besar Malang (P3BM).
"Kita lagi memenuhi redesign kriteria persyaratan dokumen yang akan kita ajukan kementerian PU. Salah satunya adalah pedagang menyetujui adanya pembangunan," kata Eko.
Eko mengatakan, untuk anggaran pasti masih dalam penyusunan Detail Engineering Design (DED) atau Rancang Bangun Rinci. Namun, kemungkinan anggaran yang diajukan untuk pembangunan Pasar Besar Malang sekira Rp275 miliar.
"Kemudian untuk jumlah anggaran yang diperlukan ini masih menyusun DED untuk finalisasi tanggal 10 hingga 15 Februari sudah selesai semua sesuai dengan catatan-catatan yang diberikan oleh Kementerian PU. Ini sudah kita akomodir dan sudah kita realisasikan semuanya perkiraan anggarannya sekitar Rp275 miliar semoga itu disetujui semuanya yaitu untuk 3 lantai," ujar Eko.
Sementara Anggota DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi mengatakan bahwa dia sejak awal ikut dalam pembangunan Pasar Besar Malang. Sebagai Arek Malang dia berharap kesempatan lobi yang dilakukan oleh Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan pada Kementerian PU untuk pembangunan Pasar Besar Malang tidak boleh disia-siakan.
"Hari ini saat Wali Kota Malang (Pj Wali Kota) dijabat oleh pak Iwan ini peluang. Ini adalah peluang kedua apapun yang ada Pasar Besar Malang harus dibangun jangan ada penolakan. Karena jika ada penolakan apakah yang menolak bertanggung jawab ketika terjadi musibah?. Tidak mungkin, tentu pemerintah yang akan disalahkan lagi," tutur Arief.
