Sepekan Blangko e-KTP di Jombang Kosong, 2.000 Warga Gunakan Suket
- Elok Apriyanto/Jombang
Jombang, VIVA – Sepekan sudah blangko e-KTP di kantor pelayanan dinas kependudukan dan catatan sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mengalami kekosongan.
Hal ini membuat 2.000 warga masyarakat di kota santri yang mengurus e-KTP dalam waktu 7 hari kemarin, harus lebih bersabar.
Bahkan, kekosongan blangko e-KTP ini juga dialami oleh beberapa kantor Kecamatan yang ada di Jombang, yang melayani pembuatan e-KTP.
Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas maupun kantor Kecamatan, mengganti dengan surat keterangan (suket) bagi masyarakat yang mengurus e-KTP.
"Memang sudah satu mingguan blangko e-KTP dari capilnya sudah kosong," kata Camat Peterongan, Mohammad Eryk Arif, Selasa, 3 Desember 2024.
Meski demikian, ia mengaku sudah melakukan pengajuan ke dinas terkait, walaupun hingga kini pengajuannya belum juga mendapat respon.
"Ya, memang infonya stoknya masih belum ada," ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dalam setiap pengajuan, pihaknya mendapat kuota 100 blangko e-KTP.
"Kalau habis pengajuan lagi. Setiap pengajuan hanya dapat 100 saja," tuturnya.
Hal yang sama juga terjadi di kantor Kecamatan Kabuh. Seperti diungkapkan oleh Anjik Eko Saputro Camat Kabuh. Menurut Anjik sudah beberapa minggu terakhir ini blanko e-KTP kosong. Dan itu terjadi di masing-masing kantor Kecamatan.
"Ya sama kondisinya hampir di seluruh kecamatan di Jombang. Karena memang di capilnya juga stoknya habis," katanya.
Dan untuk menyiasati hal itu, pihaknya memberikan warga surat keterangan (suket) untuk keperluan e-KTP sementara.
"Ya untuk sementara dikasih surat keterangan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Jombang Masduqi Zakaria, menjelaskan bahwa blangko e-KTP memang kosong. Hal ini terjadi lantaran pengiriman dari pemerintah pusat terhambat.
"Rabu kemarin kami sudah mengajukan ke pemerintah pusat. Tapi belum terealisasi," tuturnya.
Ia pun menyebut bahwa, setiap bulan Pemkab Jombang mendapat kuota kurang lebih 8.000 blanko e-KTP dari pusat.
"Kalau setiap Minggu kami pengajuan kurang lebih 2.000 blanko. Tapi kemarin informasinya dari pemerintah pusat juga belum ada," kata Masduqi.
