Rakornas PKBSI : Kolaborasi Lembaga Konservasi untuk Pelestarian Satwa Berkelanjutan

Rahmat mengatakan lembaga konservasi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Ada 23.000 pekerja di sektor ini yang mengelola lebih dari 4.900 jenis satwa dan mampu menjadi tempat hiburan yang sehat dan edukatif. Lembaga konservasi juga mendukung masyarakat sekitar melalui peluang usaha, seperti kuliner, souvenir, dan jasa lainnya.

"Untuk itu dalam Rakornas ini, PKBSI merancang usulan undang-undang konservasi yang akan diajukan kepada pemerintah dan parlemen," katanya.

Tujuannya untuk mendapatkan alokasi dana dari APBN demi keberlanjutan lembaga konservasi. Pasalnya, biaya operasional, terutama untuk pakan satwa, sangat besar. 

"Kami berharap pemerintah memberikan dukungan, misalnya melalui dana APBD atau mekanisme lain," ujarnya.

PKBSI menyampaikan keberatan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang dinilai memberatkan. Karena, sejauh ini, konservasi satwa memiliki kontribusi sosial yang tinggi. 

"Semoga dari aspirasi yang nanti kita sampaikan pemerintah bisa mempertimbangkan pengecualian pajak bagi lembaga konservasi," kata Ketua PMI Sumatera Utara ini.

Sementara itu, Perwakilan Jatim Park Group, Rio Imam Sendjojo juga menyoroti pentingnya dukungan regulasi pemerintah untuk keberlangsungan lembaga konservasi yang selalu menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan kolaborasi dan dukungan, termasuk dalam aspek pembiayaan.

Halaman Selanjutnya

"Lembaga konservasi berperan penting sebagai benteng terakhir dari kepunahan satwa liar, baik yang endemik maupun eksotik. Ketika satwa tertentu tidak lagi ditemukan di alam liar, kita masih memiliki cadangan di lembaga konservasi untuk direhabilitasi dan dilepasliarkan kembali," ujarnya.