4 Orang Meninggal Dunia dan 6 Dirawat, Tapi Jombang Belum KLB DBD

Ia pun menjelaskan bahwa pihak Dinkes sudah berusaha sebaik mungkin, untuk bersinergi dengan steakholder untuk melakukan berbagai upaya supaya kasus ini tidak, terus menerus mengalami kenaikan.

"Dan kami meyakini bahwa bulan Februari ini merupakan titik klimaksnya, dan mudah-mudahan sudah mulai menurun lagi," tuturnya.

Ia pun menjelaskan penetapan Kabupaten Jombang sebagai wilayah KLB DBD, bukanlah kewenangan dari Dinkes Jombang, namun ketentuan itu ditentukan oleh steakholder diatas Dinkes Jombang.

Apalagi, sambung Syaiful kenaikan kasus DBD ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Jombang saja, melainkan hampir di seluruh wilayah Indonesia, juga mengalami kenaikan kasus DBD.

"Karena ini (kenaikan kasus DBD) merupakan sesuatu yang terjadi secara nasional, maka kami, di tingkat regional, Kabupaten Kota, akan terus melaporkan kepada provinsi, dan provinsi menindaklanjuti ke kementerian kesehatan, sehingga regulasi terkait KLB nanti, kami menunggu instruksi dari kementerian kesehatan," tuturnya.

"Karena kami tidak bisa serta merta (menentukan) ini KLB, ini tidak. Kami harus terus berkoordinasi secara berjenjang, karena terkait suatu urusan yang dibawah kementrian kesehatan. Jika nantinya ada hal-hal yang harus ditindaklanjuti, seperti kejadian nasional luar biasa, pasti nanti akan ada SK KLB, seperti kemarin adanya kasus polio," kata Syaiful.

Untuk itu, dengan adanya kasus kematian DBD ini, pihaknya menunggu ketentuan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 

Halaman Selanjutnya

"Kasus DBD ini, kami akan menunggu instruksi dari kementerian kesehatan. Dan kementrian kesehatan sudah mengeluarkan instruksi pada kami untuk melakukan pelaporan, dan penanganan, yang harus dilaksanakan, itu terkait KLB," ujarnya.