Catat dan Simpan! Ini Link Nonton Dirty Vote, Film yang Membongkar Desain Kecurangan Pemilu 2024

Malang, VIVA – Koalisi masyarakat sipil merilis sebuah film dokumenter berjudul Dirty Vote. Film ini mengurai tentang desain kecurangan Pemilu 2024 yang dipaparkan oleh tiga ahli hukum tata negara.

Film Dirty Vote secara resmi tayang di kanal YouTube resmi Dirty Vote dan PSHK Indonesia pada Minggu, 11 Februari 2024 pukul 11.00 WIB atau bertepatan dengan hari pertama masa tenang Pemilu 2024.

Untuk yang ingin menonton film Dirty Vote ini dapat melalui dua kanal YouTube di bawah ini:
[KLIK DISINI] Dirty Vote | DIRTY VOTE - Full Movie (OFFICIAL)
[KLIK DISINI] PSHK Indonesia | Dirty Vote (Full Movie)

Atau bisa langsung menonton film Dirty Vote di bawah ini:

Sebagaimana diketahui, Dirty Vote merupakan dokumenter eksplanatori yang disampaikan oleh tiga ahli hukum tata negara yang membintangi film ini. Ketiganya adalah Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.

Dalam film tersebut, mereka menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan Pemilu 2024 sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi.

Penggunaan kekuasaan yang kuat dengan infrastruktur yang mumpuni, tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang di hadapan rakyat demi mempertahankan status quo.

Penjelasan ketiga ahli hukum tata negara dalam film Dirty Vote tersebut tentu berpijak pada sejumlah fakta dan data yang ada. Bentuk-bentuk kecurangan pemilu diurai dengan analisa hukum tata negara.

Berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya, di bawah bendera WatchDoc dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas Civil Society Organization (CSO) atau kelompok masyarakat sipil.

Tercatat ada 20 lembaga yang terlibat kolaborasi dalam pembuatan film Dirty Vote ini, yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, dan Fraksi Rakyat Indonesia.

Kemudian, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch (ICW), Jatam, Jeda Untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Lokataru, Perludem, Salam 4 Jari, Satya Bumi, Themis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Film berdurasi 1 jam 57 menit itu adalah film keempat yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono dengan mengambil momentum pemilu. Pada 2014, Dandhy lewat rumah produksi WatchDoc meluncurkan film yang berjudul Ketujuh.

Pada 2017, Dandhy menyutradarai Jakarta Unfair menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Dua tahun kemudian, dia menyutradarai film Sexy Killers yang tembus 20 juta penonton di masa tenang Pemilu 2019.

Sebagaimana diketahui, film Sexy Killers membongkar jaringan oligarki yang bercokol pada kedua pasangan capres-cawapres pada Pemilu 2019, yaitu Jokowi-Maruf Amin versus Prabowo-Hatta.

Menurut Dandhy, film ini akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang Pemilu 2024. Diharapkan, pada detik-detik krusial menuju hari pemilihan, film ini akan mengedukasi publik serta banyak ruang dan forum diskusi yang digelar.

”Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres (pada Pemilu 2024). Tapi, hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film (Dirty Vote) ini sebagai warga negara,” ungkapnya.

Sementara, Ketua Umum SIEJ sekaligus produser, Joni Aswira Putra mengatakan film Dirty Vote ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan koalisi masyarakat sipil.

Adapun biaya produksi film dokumenter Dirty Vote ini, kata Joni, dihimpun melalui crowdfunding atau urun dana, sumbangan individu, dan lembaga. ”Biayanya patungan,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Joni, Dirty Vote digarap dalam waktu singkat sekitar dua minggu. Mulai dari proses riset, produksi, penyuntingan, hingga rilis ke publik hari ini. ”Bahkan lebih singkat dari penggarapan The EndGame KPK (2021),” katanya.