Cegah Investasi Bodong, Pemerintah Lakukan Ini
Malang – Beberapa tahun belakangan, kasus investasi bodong di Indonesia semakin marak. Hal ini terjadi karena kurangnya literasi keuangan di masyarakat. Serta, ingin meraih keuntungan dengan cara instan.
Untuk itu, pemerintah terus berupaya untuk menngkatkan literasi terhadap masyarakat dalam hal keuangan. Selain itu, mereka juga menyiapkan langkah antisipasi agar masyarakat tak terjebak dalam investasi bodong.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuka pusat bantuan (call center) melalui layanan bernama Layanan Informasi Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Lini Bappebti).
Layanan ini memberikan kemudahan pengaduan dan kebutuhan masyarakat terhadap informasi perdagangan berjangka komoditas (PBK), sistem resi gudang (SRG), dan pasar lelang komoditas (PLK).
Selain itu, layanan tersebut juga bertujuan untuk mengakomodir korban praktik perdagangan yang menggunakan robot trading dan PBK.
“Lini Bappebti merupakan perluasan layanan Bappebti yang sebelumnya merupakan saluran pengaduan nasabah pialang berjangka komoditas,” terang Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko.
Layanan Pusat Bantuan Lini Bappebti menyediakan empat saluran telepon dengan nomor 021-2301665, 021-2301654, 021-2301645, dan 021-2301663. Layanan ini beroperasi setiap hari kerja dari hari Senin-Jumat dari pukul 09.00-16.00 WIB.
"Kami berharap ini menjadi solusi berbagai pihak dan pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi terkait dengan Bappebti, sebab aksesnya cukup mudah hanya melalui sambungan telepon," ujar Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga.
Selain informasi, layanan call center tersebut diharapkan dapat menampung masukan, kritik dan saran yang membangun bagi masyarakat, baik yang terlibat langsung dalam industri PBK, SRG dan PLK.
"Komunikasi dua arah dapat menjadi sarana yang tepat untuk masyarakat dan Bappebti. Sehingga, pembinaan bisa dilakukan lebih efektif," tandas dia.
Sebagai informasi, sepanjang tahun 2016 hingga bulan Maret 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah memutus akses 3.716 konten pialang berjangka ilegal, investasi bodong atau ilegal, forex ilegal, hingga opsi biner atau binary option.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, hingga 2017 sampai 2022, jumlah laporan kerugian masyarakat terkait investasi fiktif mencapai Rp 21 triliun.
Pada tahun 2017, kerugian masyarakat mencapai Rp4,4 triliun. Kemudian ada penurunan di 2018 Rp 1,4,triliun. Sedangkan, pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan Rp4 triliun lebih, dan tahun 2020 Rp 5,9 triliun.
Sementara, pada tahun 2021 ada penurunan Rp 2,5 triliun. Untuk tahun 2022, hingga bulan Mei, kerugian masyarakat terhadap investasi bodong sudah mencapai Rp 2,9 triliun.
