Sisir Tunawisma, BPS Kota Malang Lakukan Pendataan Malam Regsosek
- Istimewa
Malang – Petugas Pendata Lapangan (PPL) Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang melakukan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) terus dilakukan sebagai upaya penyediaan sistem dan basis data seluruh penduduk. Tak hanya melakukan pendataan pada warga di permukiman, Regosek juga menyisir warga tunas wisma.
“BPS Kota Malang menerjunkan 60 orang petugas yang terdiri dari pegawai organik BPS, pihak kepolisian, Satpol PP, unsur dinas sosial, dan mitra statistik BPS untuk malam Regsosek ini,” kata Kepala BPS Kota Malang, Erny Fatma Setyoharini, Minggu 30 Oktober 2022.
Pendataan dilakukan sejak Sabtu, 29 Oktober 2022 malam hingga Minggu, 30 Oktober 2022 dinihari. Tunawisma yang disasar adalah mereka yang tidak memiliki tempat tinggal (rumah) dan biasanya tinggal di kolong jembatan, pasar, terminal, stasiun, emperan toko, taman umum, dan berbagai fasilitas umum lainnya.
“Termasuk tuna wisma juga adalah gelandangan di trotoar, jalan, dan juga manusia gerobak. Secara teknis pelaksanaan pendataan malam Regsosek ini terbagi dalam 9 tim yang terbagi dalam lima kecamatan,” ujar Erny.
Erny menyebut Regsosek dilakukan secara kolaborasi bekerjasama dengan berbagai pihak. Diantaranya polisi, Satpol PP, dan Dinas Sosial Kota Malang dalam rangka mendukung dan mengawal kegiatan Regsosek kali ini.
“Dalam pendataan Regsosek tadi malam juga dihadiri koordinator fungsi Statistik Sosial BPS Provinsi Jawa Timur beserta tim yang turut melakukan pengawasan dan pendataan. Cuaca yang mendukung tadi malam turut mempercepat pendataan tunawisma di lapangan,” tuturnya.
Erny mengungkapkan sebagian besar tunawisma berasal dari luar Kota Malang. Ironisnya sebagian besar dari mereka tidak memiliki kartu identitas.
“Sebagian besar dari tunawisma berasal dari luar Kota Malang, bahkan sebagian tidak memiliki kartu identitas. Dalam penyisiran tunawisma tadi malam, ditemukan bahwa tidak semua yang tidur di becak adalah tunawisma. Setiap data yang dikumpulkan akan sangat berarti dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan sosial ekonomi di Indonesia,” katanya.
