Digitalisasi UMKM, Ini yang Harus Dilakukan

Digitalisasi UMKM, Ini yang Harus Dilakukan
Sumber :
  • Pixabay

Malang – Era transfomasi digital terus berkembang pesat. Saat ini, baik pemerintah pusat maupun daerah sedang menggencarkan berbagai program untuk digitalisasi di bidang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal ini dilakukan untuk mendongkrak potensi perekonomian. 

Dukung Digitalisasi UMKM dan Pendidikan, Jagoan Hosting Geber Program KPR

Hal ini juga menjadi perbincangan hangat dalam Forum bisnis 20 (B20) melalui Trade and Investment Task Force. Mereka tengah merampungkan rumusan rekomendasi kebijakan terkait akselerasi transformasi digital yang dapat ditindaklanjuti oleh negara-negara G20.  

Menurut Co-Chair Trade & Investment Task Force B20 tahun 2022, Dr. Juan José Daboub, forum ini mendukung target Presidensi G20 Indonesia terkait peran nyata pelaku bisnis dalam B20 untuk mendorong transformasi digital, serta memperluas akses UMKM agar dapat bersaing, dan menjadi bagian dari rantai pasok global melalui Inclusive Closed Loop Ecosystem B20.

Beri Solusi Pengusaha Untuk Kelola Situs Website Demi Tingkatkan Penjualan

Menurutnya, pelaku usaha dapat memainkan peran penting dalam merealisasikan komitmen ekonomi yang inklusif lewat kemitraan dengan UMKM dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, untuk membekali para UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, teknologi, dan jaringan untuk meningkatkan daya saing, baik di dalam negeri maupun dalam rantai nilai global. 

“Melalui forum B20, kami turut berkontribusi, baik dalam memberikan saran maupun berbagi pengalaman mengenai upaya nyata kami dalam mendukung pelaku usaha untuk digitalisasi UMKM agar lebih kompetitif dan tidak tertinggal dalam pertumbuhan ekonomi,” ujar Dr. Daboub dikutip dalam keterangannya dikutip dari Viva.co.id.

Mahasiswi UM Bantu UMKM Aktivasi Digital Marketing

Lebih lanjut, kolaborasi dari berbagai pihak juga dinilai punya peran penting agar program pembinaan bagi UMKM dapat memberikan dampak jangka panjang bagi perekonomian.  

“Kolaborasi antara pelaku usaha dan UMKM membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah, berupa kebijakan dan program yang inklusif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingannya, sehingga tujuan G20 Indonesia untuk memperkuat peran UMKM dalam pemulihan ekonomi global dapat tercapai,” tutup Dr. Daboub.

Peningkatan inklusi keuangan merupakan salah satu fokus agenda Presidensi G20 Indonesia. Untuk mewujudkan agenda ini, pemanfaatan digitalisasi ekonomi memiliki peranan penting dalam menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar serta mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan memacu inovasi dan meningkatkan akses ke layanan keuangan. 

Sementara itu, Dalam Simposium Tingkat Tinggi G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan Pemerintah Indonesia sebagai regulator berkomitmen memberikan dukungan kepada Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) untuk memasuki ekosistem digital yang sehat guna mempercepat inklusi keuangan. 

“Digitalisasi memainkan peran penting dalam inklusi keuangan. Digitalisasi merupakan komponen kunci bagi kami untuk mencapai target, yaitu terkait akses pembiayaan, pembayaran, pembukuan, serta pemasaran digital bagi UMKM,” ungkap Sri Mulyani. 

Terdapat setidaknya enam aspek dalam ekosistem UMKM di mana digitalisasi dapat mengoptimalkan peran ekonomi inklusif, yaitu kebijakan, akses keuangan, pasar, kapasitas sumber daya manusia, pendampingan, dan budaya. 

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai inovasi digital untuk mendorong UMKM termasuk pada aspek keuangan terkait pembayaran, pembukuan, dan pemasaran, serta upaya onboarding UMKM ke ekosistem digital.

“Untuk mengembangkan ekosistem UMKM dan digitalisasi, kita membutuhkan lebih banyak keterlibatan sektor swasta baik dalam bentuk fintech, crowdfunding, perdagangan elektronik, pendampingan UMKM yang baru merintis, dan perluasan jaringan usaha yang dapat mengundang lebih banyak investasi,” jelas Sri Mulyani.  

Kementerian Keuangan juga saat ini sedang mengembangkan Digipay, sebuah sistem aplikasi pembayaran digital yang bertujuan untuk mengembangkan jalur menuju pemberdayaan ekosistem UMKM melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.

Dengan terbentuknya ekosistem layanan digital, diharapkan bisa menyumbang Big Data yang kemudian menjadi bahan analisis oleh para pelaku UMKM untuk mengembangkan produk dan layanannya.