Digitalisasi UMKM, Ini yang Harus Dilakukan
- Pixabay
Peningkatan inklusi keuangan merupakan salah satu fokus agenda Presidensi G20 Indonesia. Untuk mewujudkan agenda ini, pemanfaatan digitalisasi ekonomi memiliki peranan penting dalam menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar serta mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan memacu inovasi dan meningkatkan akses ke layanan keuangan.
Sementara itu, Dalam Simposium Tingkat Tinggi G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan Pemerintah Indonesia sebagai regulator berkomitmen memberikan dukungan kepada Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) untuk memasuki ekosistem digital yang sehat guna mempercepat inklusi keuangan.
“Digitalisasi memainkan peran penting dalam inklusi keuangan. Digitalisasi merupakan komponen kunci bagi kami untuk mencapai target, yaitu terkait akses pembiayaan, pembayaran, pembukuan, serta pemasaran digital bagi UMKM,” ungkap Sri Mulyani.
Terdapat setidaknya enam aspek dalam ekosistem UMKM di mana digitalisasi dapat mengoptimalkan peran ekonomi inklusif, yaitu kebijakan, akses keuangan, pasar, kapasitas sumber daya manusia, pendampingan, dan budaya.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai inovasi digital untuk mendorong UMKM termasuk pada aspek keuangan terkait pembayaran, pembukuan, dan pemasaran, serta upaya onboarding UMKM ke ekosistem digital.
“Untuk mengembangkan ekosistem UMKM dan digitalisasi, kita membutuhkan lebih banyak keterlibatan sektor swasta baik dalam bentuk fintech, crowdfunding, perdagangan elektronik, pendampingan UMKM yang baru merintis, dan perluasan jaringan usaha yang dapat mengundang lebih banyak investasi,” jelas Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan juga saat ini sedang mengembangkan Digipay, sebuah sistem aplikasi pembayaran digital yang bertujuan untuk mengembangkan jalur menuju pemberdayaan ekosistem UMKM melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.
