Soal Tragedi Kanjuruhan, Hanya PKB Yang Ajukan Pansus Fraksi Lain Tidak Setuju

Demo Aremania
Sumber :
  • Viva Malang

Malang – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku sendirian berjuang di tingkat DPR RI dalam meminta Panitia Khusus (Pansus) dalam mengusut tuntas Tragedi Kanjuruhan. Tetapi langkah mereka tidak didukung fraksi lain sehingga usulan itu menguap begitu saja. 

Muscab XI Hiswana Migas Malang Digelar, Fokus Sinergi dan Kebijakan Distribusi

"Saya tetap mendorong di tingkat DPR RI agar penanganannya semakin transparan dan kemudian menyentuh hingga sumber masalah. Ini yang dibutuhkan Aremania. Saya sudah menyiapkan Pansus untuk kasus Kanjuruhan tapi tidak ada fraksi-fraksi yang lain setuju," kata Anggota DPR RI Komisi X Hasanuddin Wahid, Senin, 26 Desember 2022. 

Seketaris Jendral PKB ini mengatakan, dia bersama Ketua Umum Muhaimin Iskandar berjuang sendiri dalam menyuarakan Pansus. Jika usulan ini kemudian tidak didukung fraksi lain di DPR RI tentu saja Pansus tidak akan bisa terbentuk.

Angkat Ekonomi Kreatif Lewat Malang Fashion Week

"Hanya PKB dan Cak Imin yang menyuarakan pansus bagaimana lagi kami tidak bisa berjalan sendirian," ujar pria yang akrab disapa Cak Udin ini.

Anggota DPR RI dapil Malang Raya ini menuturkan bahwa permintaan pembentukan Pansus untuk Tragedi Kanjuruhan mereka ajukan 2 hari pasca peristiwa itu terjadi. Tragedi Kanjuruhan terjadi pada Sabtu, 1 Oktober 2022 dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 135 orang dan 600 lainnya terluka. 

Konsolidasi Makin Intens, PKB Yakin Menangkan Pilgub Jatim 2024

"Begitu kejadian dua hari setelahnya kami mengumpulkan tanda tangan (permintaan Pansus) sampai saat ini masih mentok tidak ada perkembangan," tutur Cak Udin. 

Meski permintaan Pansus tidak didukung fraksi atau partai lain. PKB meminta otoritas terkait seperti Polri, Menpora, PSSI agar obyektif dan transparan dalam pengusutan kasus ini. Karena tuntutan Aremania adalah ada penambahan tersangka dan pasal terkait pembunuhan dalam pengusutan Tragedi Kanjuruhan. 

"Tapi kami tetap mendorong kepolisian, PSSI, Kemenpora dan semua pihak yang terkait dengan hal ini untuk memang layak dihukum harus dihukum. Karena rasa keadilan masyarakat Malang Raya khususnya Aremania ini bisa diwujudkan oleh pemerintahan kita," tutur Cak Udin.