Forum Partisipasi Publik, Rumusan Arah Pembangunan Kota Batu 2025-2030

Batu, VIVA – Pemerintah Kota Batu melalui Bappelitbangda menggelar forum partisipasi publik sebagai bagian dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 di Zam-Zam Hotel pada Rabu, 5 Maret 2025.

Wali Kota Batu, Nurochman menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam proses perencanaan daerah. Forum ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam merancang kebijakan pembangunan Kota Batu lima tahun ke depan.

“Forum ini adalah momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan aspirasi demi mewujudkan pembangunan Kota Batu yang lebih baik. Semakin banyak masukan yang diberikan, semakin kuat landasan RPJMD yang akan kita susun,” ujarnya.

RPJMD merupakan dokumen strategis yang wajib disusun oleh kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 263 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. 

"Dokumen tersebut akan menjadi pedoman dalam pembangunan Kota Batu selama lima tahun mendatang. Namun ada tiga pilar utama dalam pembangunan yaitu pengembangan ekonomi agro kreatif untuk memperkuat sektor pertanian dan UMKM berbasis kreativitas dengan dukungan infrastruktur yang ramah lingkungan," kata politisi PKB ini.

Kemudian, pengelolaan tata ruang dan konservasi untuk menjaga keseimbangan pembangunan dengan konservasi hutan dan sumber daya air untuk keberlanjutan ekologi. Terakhir yaitu tata kelola pemerintahan yang berintegritas untuk membangun birokrasi yang transparan, inovatif, dan kolaboratif, dengan penguatan peran desa dan kelurahan.

"Selain itu ada tantangan utama seperti optimalisasi sektor pariwisata agar lebih berpihak pada pelaku UMKM lokal, penanganan sampah yang masih menjadi persoalan krusial, serta peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. Kota Batu harus menjadi kota wisata yang memberdayakan masyarakatnya, bukan sekadar menjadi tujuan wisata," ujarnya.

Kemudian, pertanian sebagai sektor unggulan juga harus mendapatkan perhatian agar bisa terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

"Lalu kebijakan yang dinantikan masyarakat, yakni kenaikan insentif bagi RT/RW serta penurunan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 30 persen sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada warganya," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto mengatakan melalui forum partisipasi publik diharapkan muncul berbagai rekomendasi strategis yang dapat menjadi pijakan dalam penyusunan RPJMD Kota Batu 2025-2030. 

“Pembangunan Kota Batu adalah tanggung jawab bersama, butuh sinergi semua pihak. Dengan kebersamaan dan inovasi, kita dapat mewujudkan Mbatu Sae dan menjadikan Kota Batu sebagai kota yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan kesejahteraan masyarakat, menuju visi besar Kota Batu Generasi Emas 2045," tuturnya.

Kemudian, pakar ekonomi Prof. Dwi Budi Santoso, memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi Kota Batu dalam mewujudkan visi "Mbatu Sae" (Kota Batu yang Baik). Menurutnya, meskipun pendapatan per kapita Kota Batu mengalami kenaikan, namun tren investasi mulai menunjukkan penurunan.

“Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ideal, Kota Batu harus meningkatkan daya saing melalui inovasi dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih presisi. Sektor pertanian dan UMKM harus diperkuat sebagai fondasi ekonomi yang berkelanjutan,” tuturnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai modal utama pembangunan. 

“Kualitas pendidikan dan kesehatan harus terus ditingkatkan agar masyarakat Kota Batu memiliki daya saing tinggi di masa depan,” ujarnya.