DWP Kemensos Sebut Kolabolaris Pusat Dan Daerah Kunci Tuntaskan Persoalan PPKS

Malang, VIVA – Penasihat I DWP Kementerian Sosial Fatma Saifullah Yusuf menyebut kolaborasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci penanganan persoalan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Salah satu kolaborasi itu adalah memasifkan pelayanan kepada setiap PPKS dengan pelatihan demi meningkatkan kapasitas setiap individu.

"Memang tidak mudah dan membutuhkan bantuan dari semua sektor, termasuk pemerintah daerah dan kalau di sini Pemerintah Kota Malang. Karena jika individu PPKS memiliki kecakapan dalam suatu bidang, bisa mencegah munculnya persoalan serupa," kata Fatma, Minggu, 13 April 2025.

Fatma mengungkapkan Kemnsos telah menjalankan pelayanan secara linier dengan kasus yang muncul. Tujuannya agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan.

"Kami sudah memberikan pelayanan, contoh di Medan ada Sentra Insaf itu untuk PPKS napza dan di sana dilakukan rehabilitasi. Di sentra lain ada terapi wicara, fisioterapi, sampai untuk anak dari teroris kami memberikan pendidikan dan edukasi," ujar Fatma.

Terkini, Kemensos telah berkolaborasi dengan sejumlah yayasan untuk memfasilitasi layanan khitan massal gratis bagi 78 anak disabilitas, yatim piatu, dan dhuafah di Malang. Tidak hanya khitan, Kemensos juga memberikan bantuan lewat program Asistensi Rehabilitas Sosial (ATENSI).

Bantuan itu berupa satu kursi roda adaptif, satu tongkat adaptif, dan kruk kepada tiga penerima manfaat. Termasuk bagi empat penerima kewirausahaan, yakni kepada toko peracangan, pemilik usaha puding, jasa penulisan, dan pembudidaya lele. Dengan nominal bantuan sebesar Rp55,1 juta untuk 85 PPKS yang masuk dalam klaster anak dan disabilitas di wilayah Malang Raya.

"Ini menunjukkan bahwa Kementerian Sosial selalu hadir bagi masyarakat. Kami juga memberikan 78 paket nutrisi," tutur Fatma.