21 Personil Polisi Disiapkan Kawal Paslon Selama Pilkada Jombang

Jombang, VIVA – Polres Jombang menyiapkan 21 personil untuk menjadi pengawal pribadi (walpri) bagi pasangan calon (paslon) selama Pilkada 2024 Jombang berlangsung.

Nantinya, ke-21 anggota Polri ini akan menjadi walpri dari masing-masing calon bupati dan wakil bupati (cabup-cawabup). Tak hanya itu, mereka juga akan menjadi pengawal bagi ketua KPU maupun Bawaslu.

Kapolres Jombang, AKBP Eko Bagus Riyadi melalui Kasi Humas Polres Jombang, Iptu Kasnasin, mengatakan, 21 walpri akan ditugaskan secara melakat kepada paslon mulai hari ini Selasa 24 September 2024.

"Adapun rinciannya paslon Mundjidah Wahab dan Sumrambah mendapat pengawalan 8 personil, pasangan Warsubi dan Gus Salman 8 personil, Ketua KPU 2 personil, Ketua Bawaslu 2 personil dan 1 Perwira Pengendali," kata Kasnasin.

Lebih lanjut, ia mengatakan pengawalan tersebut sebagai bentuk antisipasi dan pencegahan adanya kerawanan, serta meningkatkan keamanan selama tahapan Pilkada Jombang berlangsung.

"Ada 4 tugas utama yang akan dilakukan walpri. Pertama, memberikan perlindungan keamanan kepada VIP secara fisik dari segala bentuk ancaman dan gangguan," ujarnya.

Kedua, sambung Kasnasin para walpri ini bertugas memberikan perlindungan kepada paslon sejak dari tempat pemberangkatan, selama dalam perjalanan hingga sampai kepada tempat tujuan.

"Selanjutnya walpri melakukan pemeriksaan serta pengendalian pada obyek yang dikunjungi. Dan ketiga yakni melakukan hubungan kerja sama dan koordinasi pengamanan pada petugas penanggung jawab obyek yang akan di kunjungi," tuturnya.

"Tanggung jawab pengamanan paslon adalah menjaga keselamatan jiwa atau nyawa, fisik atau raga, harta benda dan menjaga kewibawaan atau harga diri," kata Kasnasin.

Ia menegaskan bahwa para walpri yang ditugaskan memberi pengawalan ini merupakan personel terbaik Polres Jombang. Mereka sudah diseleksi secara ketat oleh pejabat utama Polres Jombang dan sudah menjalani pelatihan.

"Dalam melaksanakan tugas, agar para walpri bekerja secara profesional dan proporsional sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan serta untuk tetap netral atau tidak memihak kepada siapapun," ujarnya.