Soal Gugatan Tidak Diterima di PN Jombang, Begini Respons PBNU Atas Hasil Putusan Pengadilan

Ia menyampaikan, perselisihan di dalam organisasi seharusnya terlebih dulu diselesaikan di internal. Hal itu merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

"Menegaskan bahwa keputusan yang diambil oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sepenuhnya merujuk kepada norma dan ketentuan yang berlaku di dalam Perkumpulan atau Jam’iyah Nahdlatul Ulama," ujar Nurhidayat.

"Dengan tetap menjunjung tinggi ruh dan karakter Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan (Jam’iyah Diniyah Ijtima’iyah) yang menempatkan para ulama sebagai pemegang otoritas tertinggi," tuturnya.

Atas hal itu, Nuhidayat mengajak seluruh parapihak untuk mematuhi dan menjalankan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang. 

Ia juga mengajak agar taat dan kembali ke jalan Nahdlatul Ulama, sebagaimana diikrarkan oleh setiap kader dan pengurus dalam baiat kaderisasi maupun baiat kepengurusan Nahdlatul Ulama.

"Sekaligus menjunjung tinggi semangat persaudaran (al-ukhuwwah) dan persatuan (al-ittihâd) sebagaimana diserukan oleh Hadlratus Syaikh KH. M. Hasyim Asy’ari di dalam Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama dan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi sebagaimana digariskan dalam Khittah Nahdlatul Ulama," kata Nurhidayat.

Perlu diketahui, PBNU dan kepengurusan PCNU Jombang periode 2023-2024 yang diketuai KH Fahmi Amrullah Hadzik atau Gus Fahmi digugat ke PN Jombang oleh KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam, Sugiarto dan KH Salmanudi Yazzid atau Gus Salman. Ketiga penggugat ini menamakan dirinya Aliansi Penegak Qonun Asasi Nahdlatul Ulama (APQANU).