Residu Pilkada, 3 Kepala OPD di Jombang Dikabarkan Dimutasi
- Istimewa
Jombang, VIVA – Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan peristiwa politik yang menandakan proses demokrasi di negara Indonesia. Tak sedikit, pada momen demokrasi tersebut meninggalkan residu politik, yang menjadi tantangan tersendiri bagi pemenang kontestasi tersebut.
Bahkan, kerap sekali residu ini, berbentuk irisan-irisan politik, atau dikotomi kelompok-kelompok tertentu, antara pemenang dan lawan yang tumbang dalam kontestasi 5 tahunan itu.
Kondisi ini, biasanya diiringi dengan mutasi jabatan terhadap orang-orang atau pejabat yang terindikasi menjadi lawan dalam pilkada.
Seperti kabar mutasi jabatan yang akan dilakukan oleh Bupati Warsubi, terhadap 3 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang kian santer di kalangan lingkungan Pemkab Jombang.
"Informasinya bulan September memang akan ada mutasi, besar-besaran sama Abah Bupati," kata SH, salah satu pejabat di lingkungan Pemkab Jombang, Rabu 6 Agustus 2025.
Ia pun mengaku bahwa mutasi jabatan itu juga akan menyasar 3 kepala OPD di dinas teknis, dan transportasi.
Hal ini, sambung SH, bisa dilihat dari gencarnya pemberitaan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Bupati di beberapa OPD kemarin.
"Kemarin kan bisa diketahui publik, ada 3 OPD yang disidak Abah Bupati, dan kemungkinan besar yang akan dimutasi ya 3 OPD itu termasuk," ujarnya.
Ditanya apakah faktor utama yang mendasari mutasi itu, berkaitan dengan sisa-sisa pilkada kemarin, ia pun menjelaskan bisa saja faktor itu menjadi salah satu penyebabnya.
"Ya mungkin karena itu juga, tapi memang kalau di lihat mutasi ini memang sudah waktunya. Tidak menutup kemungkinan, mereka (3 kepala OPD) memiliki rapot merah, di catatan Abah Bupati," tutur SH, sembari mewanti-wanti namanya untuk tidak dipublikasikan.
Meski demikian, ia mengaku kabar rotasi besar-besaran terhadap jajaran pejabat struktural pada bulan September 2025 nanti, merupakan satu langkah strategis untuk mengisi jabatan kosong di beberapa OPD.
"Ya ini juga sebagai langkah strategis untuk mengisi sejumlah posisi kosong di lingkungan Pemkab Jombang, mulai dari pejabat eselon II hingga eselon IV," katanya.
Sementara itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Bambang Suntowo mengaku menunggu arahan dari Bupati Jombang, Abah Warsubi. Hal ini dikarenakan pihaknya menunggu masa jabatan bupati genap 6 bulan, sejak dilantik presiden.
