Bupati Malang Sanusi Tetap Ikut Retret di Magelang Meski Ada Instruksi PDIP

Bupati Malang, HM Sanusi bersama istri usai pelantikan di Jakarta.
Sumber :
  • Istimewa

Malang, VIVA Bupati Malang, HM Sanusi, tetap mengikuti retret atau pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, meskipun PDI Perjuangan telah mengeluarkan instruksi larangan bagi kepala daerah dari partai tersebut untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Anggota DPR RI Sadarestuwati, Dorong Pemerintah Perhatikan Pelaku UMKM di Jombang

Instruksi larangan itu tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang dikeluarkan PDI-Perjuangan sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, meminta kadernya menunda keikutsertaan dalam retret di Magelang.

Namun, Sanusi tetap berangkat ke Magelang untuk mengikuti pembekalan yang berlangsung pada 21 hingga 28 Februari 2025. Keputusan tersebut dikonfirmasi oleh Juru Bicara Tim 9 Sanusi, Ahmad Khusaeri.

Tekad Wahyu - Ali Bawa Kota Malang Jadi Mbois Berkelas Usai Resmi Dilantik

“Keberangkatan Abah Sanusi sudah direncanakan jauh sebelum terbitnya surat dari PDI-Perjuangan. Jadi, beliau tetap mengikuti retret,” ujar Khusaeri, Jumat, 21 Februari 2025. 

Khusaeri yang turut mendampingi Sanusi dalam pelantikannya di Jakarta menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan bentuk pembangkangan terhadap PDI Perjuangan, tetapi lebih kepada penghormatan terhadap pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto.

Mahasiswa dan Aliansi Masyarakat Sipil di Malang Kritik 100 Hari Kerja Prabowo - Gibran

“Abah Sanusi tetap menghormati instruksi dari Ibu Megawati. Namun, retret ini telah dipersiapkan dengan matang dan merupakan bagian dari tugas kepala daerah,” katanya.

Sanusi sendiri merupakan Bupati Malang yang terpilih dalam Pilkada 2024 bersama wakilnya, Lathifah Shohib. Pasangan ini diusung oleh beberapa partai politik, di antaranya PDI Perjuangan, PKB, NasDem, Gerindra, serta sejumlah partai non-parlemen seperti PSI.

Halaman Selanjutnya
img_title