Demi Layanan Kesehatan DPRD Kota Malang Soroti Pendataan UHC 2025
- VIVA Malang / Uki Rama
Malang, VIVA – Salah satu program prioritas Pemerintah Kota Malang di 2025 adalah layanan kesehatan yang prima. DPRD Kota Malang sendiri bakal meminta Pemkot Malang untuk merapikan pendataan Universal Health Coverage (UHC) Kota Malang tahun 2025.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siraduhita mengatakan bahwa mereka akan mengawasi pelaksanaan UHC. Pengawasan ini sebagai bagian penjaminan layanan kesehatan untuk setiap warga Kota Malang demi mendapat akses yang adil dan merata.
"Di bidang kesehatan, kita harus tetap punya program berkelanjutan selama beberapa tahun. Maka UHC masih menjadi konsen kami," kata wanita yang akrab disapa Mia itu.
Mia menuturkan, alokasi anggaran APBD Kota Malang untuk merealisasikan UHC di 2024 mencapai Rp170 miliar. Cakupan UHC di Kota Malang 106 persen namun yang tercakup hanya 94 persen.
"Karena (cakupan UHC Kota Malang) 106 persen itu ternyata yang existing hanya 94 persen. Itu terdiri dari beberapa sekmen seperti PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah), PBID (Penerima Bantuan Iuran Daerah) hingga mandiri," ujar Mia.
Mia menyebut pembiayaan PBID jika mengacu alokasi anggaran 2024, tidak akan cukup untuk mengcover jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Malang. Anggaran ini ditambah demi mewujudkan 100 persen UHC.
"Nanti kami akan rapikan pendataannya. Sehingga nanti bisa lebih jelas berapa anggarannya," tutur Mia.
