Pernyataan Sikap Civitas Akademika UB Malang ke Pemerintah: Tegakkan Etika Berpolitik dan Demokrasi
- VIVA Malang/Moh Badar Risqullah
Selain itu, Prof. Sukir mengatakan, koreksi total tersebut juga dalam rangka menegakkan hukum tanpa pandang bulu, menegakkan etika berpolitik dan demokrasi serta meneguhkan moralitas yang mendasari demokrasi berkeadilan.
Ketua Senat Akademik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UB ini juga mengatakan, kampus sebagai sumber mata air kebenaran menghimbau kepada semua pihak agar demokrasi dan nilai luhur Pancasila tetap menjadi landasan politik berbangsa dan negara.
”Universitas Brawijaya sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen menjunjung nilai perjuangan, persatuan dan etika luhur, meminta semua pihak untuk menjaga pesta demokrasi yang berkeadilan, berbudaya dan menjunjung nilai Brawijaya dan Pancasila,” tuturnya.
Oleh karena itulah, dengan melihat kondisi politik jelang Pemilu 2024 serta mencermati praktik penegakan hukum di Indonesia, Prof. Sukir mengatakan, Civitas Akademika UB Malang menyampaikan 8 pernyataan sikap, antara lain:
1. Menghimbau Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum agar menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak tebang pilih, tidak mencederai demokrasi dan kebebasan berpendapat, dan bebas dari kepentingan politik praktis.
2. Menghimbau Pemerintah, DPR, MK, dan Aparat Penegak Hukum untuk tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik sehingga hukum alpa dari nilai-nilai moral dan etika.
3. Menghimbau Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten, dan Desa agar tetap menjaga etika berdemokrasi, netralitas dan menjaga suasana agar pemilu tahun 2024 berjalan luber dan jurdil. Kepemimpinan nasional harus mampu menjadi teladan untuk menjunjung nilai-nilai hukum dan demokrasi, agar masyarakat memiliki panutan dalam menghadapi hiruk pikuk yang seharusnya menjadi pesta rakyat yang menyenangkan dan membahagiakan;
