Diduga Tak Netral, Bawaslu Panggil 2 Pejabat Dispendikbud Kabupaten Pasuruan
- VIVA Malang/Mochamad Rois
Pasuruan, VIVA – Dua pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Pasuruan secara bergantian mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasuruan pada Kamis, 18 Januari 2023.
Kedatangan mereka memenuhi panggilan Bawaslu untuk mengklarifikasi atas dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2024 saat menggelar acara Rakor IGTKI dan Himpaudi pada akhir tahun 2023.
Diketahui, dalam acara tersebut dihadiri seorang Caleg DPR RI sekaligus mantan Bupati Pasuruan dua periode, Irsyad Yusuf atau Gus Irsyad, bersama istrinya yang juga merupakan mantan bunda PAUD Kabupaten Pasuruan.
Pejabat yang pertama datang ke kantor Bawaslu adalah Nursalim, Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal. Usai menjalani klarifikasi sampai pukul 12.00 WIB, Nursalim langsung berjalan cepat menuju mobil dinasnya untuk pulang.
"Silahkan tanya ke Bawaslu, sudah saya jelaskan semua tadi. Ada banyak (pertanyaan), 37 pertanyaan mungkin," ucap Nursalim kepada wartawan kemudian masuk ke mobil dinasnya.
Hasbullah, Kepala Dinas Dispendikbud Kabupaten Pasuruan
- VIVA Malang/Mochamad Rois
Menjelang pukul 13.24 WIB, giliran Kepala Dinas Dispendikbud Kabupaten Pasuruan, Hasbullah, memenuhi panggilan Bawaslu. Usai menjalani klarifikasi sampai pukul 15.03 WIB, Hasbullah kemudian meninggalkan kantor Bawaslu Kabupaten Pasuruan.
"Tanya langsung ke Ketua (Bawaslu) ya, semuanya jadi satu," ucap Hasbullah, Kepala Dinas Dispendikbud Kabupaten Pasuruan saat meninggalkan kantor Bawaslu Kabupaten Pasuruan.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Arie Yoenianto membenarkan jika kedua pejabat di Dispendikbud itu dipanggil berkaitan dengan rakor Rakor IGTKI dan Himpaudi pada akhir tahun 2023.
Adapun hasil dari klarifikasi tersebut, kata Arie, Nursalim mengakui bahwa Gus Irsyad bersama istrinya datang dalam acara tersebut. Namun, saat acara berlangsung, ia tidak berada di dalam ruangan acara.
"Dia menjelaskan saat caleg ini datang, dia tidak mengikuti kegiatan di dalam ruangan, sehingga dia mengaku tidak tau apa yang disampaikan. Tapi dia membenarkan bahwa itu memang ada kegiatan dinas pendidikan yang dihadiri oleh caleg DPR RI," kata Arie.
Terkait kedatangan Caleg DPR RI ini diundang atau tidak diundang di acara tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan mengungkapkan bahwa Nursalim mengaku tidak tahu menahu.
"Pengakuan NS ini dia tidak tahu menahu siapa yang mengundang, artinya sebenarnya juga dia terkejut ada datang caleg itu. Dia juga tidak bertanya kenapa caleg ini datang kepada pimpinannya," ucapnya.
Di satu sisi, kata Arie, Nursalim pun mengakui ada pembagian paket sembako dalam rakor tersebut, namun lagi-lagi ia tidak mengetahui asal usul siapa yang mengirim dan menurunkan paket sembako tersebut.
"Sembako mengetahui, ada sembako, tapi siapa yang mendatangkan, siapa yang menurunkan sembako di lokasi (acara Rakor IGTKI dan Himpaudi pada akhir tahun 2023) itu dia tidak tahu," ucapnya.
Lebih lanjut, saat mengklarifikasi Hasbullah yang merupakan Kadispemdikbud Kabupaten Pasuruan, Arie Yoenianto menerangkan jika pihaknya mengajukan 40 pertanyaan kepada yang bersangkutan.
Pada intinya, menurut Arie, Hasbullah mengakui jika sebelum acara dirinya sempat berkomunikasi telepon dengan sosok salah seorang Caleg DPR RI tersebut. Namun, Hasbullah membatah kalau dikatakan mengundang.
"Dia tidak mengaku, siap yang mengundang tidak. Cuma, ada komunikasi dua belah pihak, apakah dia (Hasbullah) yang mengundang ataukah Caleg yang berinisiatif untuk datang, ini butuh kroscek lebih lanjut," ujarnya.
Selain itu, Arie mengatakan pihaknya masih mendalami siapa yang berinisiatif memberikan kesempatan kepada Gus Irsyad yang merupakan Caleg DPR RI Partai PKB dan isterinya untuk berbicara di dalam forum tersebut.
Arie mengungkapkan, ungkapan mohon doa restu untuk maju menjadi caleg DPR RI yang diucapkan oleh Gus Irsyad dalam forum itu bisa dimaknai sebagai ajakan agar mendukung dan memilihnya di Pemilu 2024 mendatang.
"Artinya, mohon doa restu ini bisa menjadi sebuah ajakan untuk memberikan dukungan. Yang pasti, kegiatan dinas pendidikan ini sudah disusupi oleh kepentingan politik. Ini persoalan netralitas ASN," ucapnya.
