KPU Kota Batu Usulkan Petugas KPPS Terfasilitasi BPJS Ketenagakerjaan
- Viva Malang/Galih Rakasiwi
"Karena selama menjadi petugas di KPPS ini, anggarannya ini kami masih minta difasilitasi pemerintah daerah tidak potong honorarium," katanya.
Selain itu, permohonan fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan ini juga dikuatkan dengan aturan yang ada. Sehingga, menurutnya tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak menyetujui hal tersebut.
"Karena terkait fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan sudah termaktub (payung hukum) dalam Inpres 2 tahun 2021, bahwa Wali Kota, Bupati bisa memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu termasuk di dalamnya diberikan jaminan ketenagakerjaan, selama ini belum di atur dan inpres ini baru keluar 2021, ini berlaku pada pemilu 2024," katanya.
Menurutnya, kesehatan petugas KPPS merupakan hal yang penting karena membutuhkan stamina untuk kerja keras dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.
"Karena untuk mengantisipasi, karena KPPS nanti akan lelah dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di 14 Februari 2024, kami harus memastikan seluruh penyelenggara ad hoc kami dalam keadaan sehat dan fit secara staminanya," tuturnya.
Selanjutnya, calon petugas KPPS harus berdomisili di wilayah RT/ RW di TPS yang terdekat. Kemudian, mengisi surat pernyataan tidak boleh terlibat sebagai anggota partai politik selama lima tahun belakangan.
"Setia dengan UUD 1945, kemudian setia pada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya, jadi harus dengan surat-surat pernyataan ini. Kemudian, minimal dua orang KPPS di setiap TPS prioritas kita memiliki pengalaman lima tahun terbiasa menggunakan teknologi android karena itu untuk kebutuhan merekapitulasi pemungutan suara," katanya.
