Rumor Biaya Penentuan Nomor Urut Bacaleg di Jombang, Pakar Sebut Demokrasi Kapital

Malang, VIVA – Beredar informasi bahwa untuk mendapatkan nomor urut 1, bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dikenakan biaya ratusan juta rupiah. Kabarnya, ada biaya sekitar Rp200 juta yang dibebankan pada bacaleg Partai Gerindra Jombang oleh badan pemenangan pemilu (Bapilu).

Pakar politik dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dr Dr Rinekso Kartono mengatakan bahwa biaya yang dikenakan oleh Bacaleg bukanlah hal yang baru. Dia menyebut demokrasi yang ada di Indonesia saat ini adalah demokrasi kapital. 

"Demokrasi kita demokrasi kapital, itulah tawaran kapital datang dari mana saja termasuk dari konstituen kemudian kader untuk dianggap sukses. Nah sebenarnya persepsi masyarakat itu akhirnya walaupun tidak jadi tertutup (proporsional terbuka) tetap saja nomor (urut) 1 dipahami paling hebat," kata Rinekso, Selasa, 18 Juli 2023.

Rinekso mengatakan, bahwa dugaan jual beli nomor urut sangat mungkin terjadi. Katanya, transaksi kapital yang selama ini terjadi antara pemilik modal dengan parpol. Bahkan di internal parpol juga saling menggorok. 

"Dan praktik ini sudah lama bukan lagi hal baru. Setelah demokrasi terbuka setelah reformasi. Awal reformasi untuk pencalegan kasak-kusuk di Parpol adalah dijadikan caleg atau tidak. Kemudian di 2001 akhirnya masing-masing orang berafiliasi, ya partai ya pemilik modal," ujar Rinekso. 

Mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMM ini mengatakan, bahwa hal paling ekstrem di internal Parpol saat ini adalah saling mematikan antara Caleg yang akan bertarung. Kedekatan Caleg dengan petinggi parpol juga mempengaruhi posisi nomor urut dalam Pemilihan Legislatif.

"Makanya paradigma demokrasi kita itu adalah uang bisa membuktikan, uang kekuatan jangan bicara 'penyimpangan demokrasi' uang adalah kekuasaan. Jadi siapa saja yang punya duit. Seperti belum tentu orang itu adalah kader partai tapi dengan berbagai argumen akhirnya dimasukan. Terakhir uang adalah segalanya mau pindah sana mau pindah sini bisa saja. Oleh karena itu demokrasi kita ini demokrasi kapital," tutur Rinekso. 

Sebelumnya, Bacaleg partai Gerindra dari dapil 3, Kecamatan Bareng, Mojoagung, Mojowarno dan Wonosalam Mahwal Huda saat ditanya mengenai pungutan tersebut mengaku bahwa persoalan itu merupakan urusan internal partai. 

"Saya kira itu kurang pas. Dan itu wilayah internal partai. Bisa ditanyakan ke ketua Bapilu," kata Mahwal.

Sementara itu, Ketua Bapilu partai Gerindra Kabupaten Jombang, Ahmad Sholikhin Ruslie mengaku bila uang yang dikeluarkan bacaleg Partai Gerindra tersebut bukanlah pungutan.

"Itu bukan mahar, tapi urunan untuk alat peraga, kebutuhan untuk konsolidasi, pelatihan saksi dan lain lainnya," ujar Sholikhin, Sabtu, 15 Juli 2023.

Saat ditanya terkait apakah anggaran Rp200 juta untuk biaya penetapan nomor urut. Lalu anggaran Rp50 juta hingga Rp100 juta untuk biaya saksi. Dia memberikan keterangan yang kurang jelas. Dengan menyebut bahwa persoalan tersebut tidak perlu diungkapkan secara detail ke publik.

"Itu tidak perlu dijelaskan detail dipublik, di internal partai sudah dijelaskan scra rinci, dan semua sepkat," tuturnya.

Kata Ahmad Sholikhin Ruslie semuanya merupakan kebijakan partai Gerindra, yang sifatnya tidak mengikat. Bahkan dia menyebut biaya-biaya yang dibebankan pada bacaleg merupakan hal wajar. Dan tidak melanggar aturan.

"Itu kebijakan partai, dan tidak ada paksaan, jika sepakat monggo jika tidak ya tidak apa-apa, demokrasi itu bebas menentukan pilihan. Selain itu juga tidak ada aturan yang dilanggar. Semua partai mempunyai kebijakan masing-masing, yang jelas iuran bukan untuk menentukan nomor urut," ujar Sholikin.

Disinggung soal adanya dua bacaleg yang dipungut biaya Rp200 juta rupiah masing-masing bacaleg untuk penetapan nomor urut di DCS, ia menyebut hal itu hanyalah sebuah isu.

"Itu pasti isu yang tidak jelas, (infomasi) yang jelas dan valid serta kapabel ya dari ketua Bapilu ini," kata Sholikhin.