Alasan PKS Konsisten Oposisi, Agar Pemerintah Tidak Ugal-ugalan
- VIVA/Rosikin
Malang – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkukuh untuk tetap berada di luar pemerintahan dan menjadi oposisi bagi pemerintah Presiden Jokowi. Sikap tegas ini sekaligus menepis rumor politik bahwa partai itu mendapat tawaran untuk bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan sikap partainya untuk tetap oposisi sangat penting dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Sebab, bagaimanapun harus ada fungsi penyeimbang, check and balances, bagi pemerintah yang berkuasa.
"Kalau kemudian ikut semua partai ini dengan koalisi pemerintah, bisa kita bayangkan, enggak ada kontrol dari Dewan, enggak ada kontrol juga dari masyarakat, yang akhirnya bisa jadi kebijakan-kebijakan akan makin ungal-ugalan," kata Syaikhu dalam wawancara eksklusif dengan VIVA pada program The Interview di Jakarta, Jumat, 2 Desember 2022.
PKS, kata Syaikhu, tidak berperan sebagai oposisi yang mengkritik membabi-buta kepada pemerintahan Jokowi, melainkan proporsional. Jika ada kebijakan yang baik dan berpihak pada rakyat, PKS tidak segan mendukung dan bahkan memujinya.
Dia mencontohkan betapa PKS mendukung pemberian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin yang terdampak pandemi COVID-19 pada masa awal pagebluk itu. Sebab, bantuan tersebut memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin terutama saat perekonomian nyaris terhenti dampak pembatasan aktivitas masyarakat.
Begitu pula, kata Syaikhu, ketika Presiden Jokowi berani berkunjung ke Ukraina dan Rusia, juga bertemu pemimpin masing-masing negara, untuk membantu menegosiasikan upaya perdamaian. Dia memuji langkah Jokowi itu karena Presiden menanggung risiko besar ketika bertandang ke negara yang sedang berperang.
"Saya kira itu perlu diapresiasi, ya, menghadapi upaya untuk apa namanya situasi global, krisis global, [agar] dalam krisis pangan dan krisis energi itu bisa teratasi," ujarnya.
