Tanggapan Kadishub Batu Pasca Aksi Protes Jukir terkait Gate Parkir
- VIVA Malang / Galih Rakasiwi
Batu, VIVA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu, Hendri Suseno, akhirnya angkat bicara usai adanya aksi protes damai yang dilakukan oleh puluhan juru parkir (jukir) Alun-Alun Kota Batu pada Selasa 15 Juli 2025 kemarin.
Ia menegaskan bahwa penerapan sistem gate parkir elektronik bukan bertujuan untuk menggusur para jukir, melainkan upaya modernisasi tata kelola parkir yang transparan dan berkeadilan.
Hendri menyebut bahwa aksi tersebut bukanlah sebuah demonstrasi dalam arti keras, melainkan sebuah bentuk penyampaian aspirasi yang damai akibat kurangnya komunikasi sebelumnya.
"Saya tidak menyebut ini demo, hanya aksi damai karena ada miss komunikasi. Setelah saya jelaskan langsung, teman-teman jukir memahami. Meski masih ada perbedaan pandangan, tapi mereka sudah lebih tenang," katanya, Rabu, 16 Juli 2025.
Hendri mengakui bahwa proses sosialisasi sempat tertunda karena dirinya sedang mengikuti diklat dan ibadah haji saat surat keputusan Wali Kota turun. Hal ini membuat para jukir menunggu kejelasan hingga akhirnya memutuskan turun aksi.
"Keputusan Wali Kota Batu itu keluar saat saya naik haji, jadi teman-teman jukir menunggu. Begitu saya pulang, saya memang ingin lakukan koordinasi dulu secara internal dan eksternal, tapi keburu mereka turun aksi," ujarnya.
Namun ia memastikan bahwa pemasangan gate parkir telah dirancang secara bertahap dan sistematis, bukan kebijakan dadakan. Sistem ini juga akan dikembangkan lebih luas ke bentuk parkir elektronik, termasuk tapping box dan metode pembayaran nontunai berbasis QRIS dan e-toll.
Menepis isu bahwa hanya 10 dari total 50 jukir akan diberdayakan, Hendri menegaskan bahwa semua jukir akan tetap dilibatkan dalam sistem baru ini. Bahkan, Dishub mendorong para jukir membentuk paguyuban resmi sebagai wadah komunikasi dan distribusi pendapatan.
"Enggak ada yang digusur. Semua jukir tetap diberdayakan. Mereka bisa bentuk paguyuban dengan ketua, sekretaris, dan bendahara. Sistemnya jelas, pembagian retribusi tetap 60 persen untuk jukir dan 40 persen untuk pemerintah sesuai regulasi," katanya.
Ia juga menambahkan, sistem baru akan menghapus praktik 'kapling liar' yang selama ini tidak tercatat secara resmi. Pemerintah hadir untuk mengatur dan menyejahterakan, bukan mengurangi hak-hak para pekerja lapangan.