Ratusan Mahasiswa se Malang Raya Tolak Kenaikan BBM

Malang – Ratusan mahasiswa-mahasiswi se-Malang Raya yang tergabung dalam BEM se Malang Raya menggelar aksi demonstransi terhadap kebijakan kenaikan BBM.

Mereka menggelar unjuk rasa atau demostrasi di depan Gedung DPRD Kota Malang, Kamis 8 September 2022 dengan membawa 6 tuntutan.

Yakni yang utama menolak tegas kenaikan harga BBM subsidi, mendesak pemerintah menerapkan kebijakan subsidi BBM yang tepat.

Ketiga menolak pemberian dana BLT sebagai dalih kenaikan harga BBM, menuntut pemerintah menstablikan harga bahan-bahan pokok, menuntut pemerintah untuk memfokuskan pemulihan ekonomi dan terakhir penuntut pemerintah menunda proyek strategis nasional.

Tidak hanya itu, beberapa poster yang dibuat sendiri para demonstran juga ada yang menarik perhatian. 

Salah satunya menyindir Ketua DPR RI, Puan Maharani. Dengan poster yang dibentangkan berbunyi

"Hbd (Happy Birthday) Puan” yang artiya Selamat Ulang Tahun Puan,"

Mereka menyindir aksi pemberian selamat ulang tahun anggota DPR RI pada Puan beberapa hari setelah BBM dinaikan.

Koordinator BEM Malang Raya Zulfikri Nurfadhilla menegaskan, keputusan kenaikan BBM bersubsidi pada 3 September 2022 oleh pemerintah memberikan dampak besar bagi masyarakat kalangan rendah dan menengah.

"Akibat yang ditimbulkan pun beragam. Inflasi ekonomi, lonjakan harga pokok lainnya dan kenaikan harga pada sektor riil lainnya menjadi potensi besarnya," urainya.

Presiden Mahasiswa Universitas Gajayana Malang (UNIGA Malang) ini menjelaskan, pemerintah perlu melakukan revisi aturan untuk menghentikan kebocoran BBM bersubsidi agar sesuai sasaran.

Pemerintah diminta untuk memastikan bahwa subsidi BBM epat sasaran. Bukan justru dinikmati oleh industri skala besar, seperti pertambangan dan perkebunan besar.

Dalam aks ini, aparat dari tim bangunan menerjunkan 950 personel untuk mengamankan unjuk rasa para mahasiswa.

Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika yang ikut menemui peserta aksi menjelaskan aspirasi akan dibawa dan diteruskan pada pimpinan-pimpinan wakil rakyat di pusat.

“Selanjutnya kami hanya meneruskan, karena ini adalah kebijakan pusat kami akan mengurim ke DPR RI kemudian kita minta agar diteruskan ke masing-masing fraksi yang ada di DPR RI. Sesuai dengan yang bertanda tangan, kita ada enam fraksi 10 parpol. Semoga suara ini didengar sama pusat,” kata Made.