Ada Minus pada Awal Proyek, Dewan di Jombang Bilang Begini

Jombang, VIVA – Adanya keterlambatan progres pekerjaan pembangunan gedung IGD RSUD Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur sebanyak 10 persen mendapat perhatian serius dari kalangan wakil rakyat di gedung DPRD.

Bahkan, wakil rakyat melalui komisi C, mewanti-wanti agar pelaksanaan pembangunan proyek strategis dengan anggaran DBHCHT senilai 4,9 miliar ini, selesai tepat waktu.

Hal ini berkaca dari pelaksanaan pembangunan proyek di RSUD Jombang, sebelumnya. Di mana proyek pekerjaan gedung baru di rumah sakit plat merah itu, sebelumnya juga melenceng dari schedule yang ada dalam kontrak.

"Proyek di RSUD Ploso ini setiap tahun mengalami keterlambatan. Tidak pernah tepat waktu," kata wakil ketua Komisi C, DPRD Jombang, Miftahul Huda, Minggu 11 Agustus 2024.

Ia menjelaskan seharusnya, pelaksanaan pekerjaan proyek sebelumnya menjadi pembelajaran agar kejadian keterlambatan pekerjaan atau minus progres tidak terulang.

"Untuk informasi memang belum masuk ke kami. Kami hanya mengetahui dari media apabila proyek itu sudah mengalami keterlambatan," ujarnya.

Untuk itu pihaknya selaku wakil rakyat di komisi C mendorong agar pengguna anggaran (PA) maupun pejabat pembuat komitmen (PPK), harus segera bersikap untuk meminimalisir adanya keterlambatan.

"Kalau memang keterlambatannya parah harusnya pelaksana harus segera diberi peringatan," tuturnya.

Lebih lanjut, politisi PKB ini mengatakan apabila pelaksana setelah mendapat peringatan tidak ada progres yang baik. PPK berhak untuk memutus kontrak dan melanjutkan pekerjaan dengan pemenang cadangan.

"Dengan begitu proyek tetap bisa dilanjutkan dengan cepat dan tidak melebih waktu yang ditetapkan," katanya.

Selain itu, ia menyebut bahwa PPK harus meminta laporan progres pekerjaan sesering mungkin dan memantau perkembangan pelaksanaan pembangunan secara intensif.

"Konsultan pengawas juga harusnya diminta untuk tegas melakukan pengawasan. Apabila ada keterlambatan segera memberi teguran juga," ujarnya.

Ini dikarenakan, konsultan pengawas juga dibayar agar proyek tersebut tidak molor dan bisa selesai sesuai schedule yang ditentukan dalam kontrak.

"Ini juga menjadi tanggung jawab konsultan pengawas untuk menyelesaikan proyek tersebut tepat waktu," tuturnya.

Ia berharap agar, pekerjaan pembangunan ruang IGD lantai 2 dan 3 tahun ini tidak molor seperti pekerjaan tahun-tahun sebelumnya. 

"Jangan sampai pekerjaan mepet akhirnya pembangunan menjadi asal-asalan. Sehingga, pembangunan jadi tidak maksimal," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada minggu ke 7, pembangunan gedung IGD RSUD Ploso Jombang, minus hingga 10 persen.

Sesuai schedule proyek pembangunan ruang instalasi gawat darurat (IGD) RSUD Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, memasuki minggu ke 7.

Meski sudah memasuki minggu ke 7, progres pekerjaan yang dilakukan oleh CV Melati Kurai ini, mengalami minus. Tak tanggung-tanggung minus pekerjaan mencapai 10 persen.

Saean Efendi pejabat pembuat komitmen (PPK) RSUD Ploso, membenarkan adanya keterlambatan progres pekerjaan itu.

"Pekerjaan sudah dikerjakan cuman kan terlambat, sehingga progresnya itu minus," kata Saean, Sabtu 10 Agustus 2024.

Ia menegaskan sesuai schedule pekerjaan, pada minggu ke 7, harusnya sudah mencapai 10 persen lebih, akan tetapi adanya keterlambatan material membuat pekerjaan proyek minus beberapa persen.

"Ini kan masuk minggu ke 7. Dan untuk minggu ke 6 itu harusnya sudah mencapai sekitar 16 persen minggu ini. Minusnya 9 sampai 10 persen, ya pekerjaan masih sekitar 7 persen," ujarnya.