Bulan Imunisasi Anak Nasional, Wali Kota Malang Jamin Aman dan Berkual

Wali Kota Malang, Sutiaji dan Bunda PAUD Widayati Sutiaji
Sumber :

Malang – Kota Malang melakukan pencanangan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) pada Kamis, (28/7/2022). Wali Kota Malang Sutiaji bersama bunda PAUD Widayati Sutiaji dalam pencanangan ini juga melakukan sosialisasi advokasi pelaksanaan program imunisasi ini.

Ada Desakan Jadi Dirut Tugu Tirta, Samsul Pilih Komitmen di Perumda Tirta Kanjuruhan

"Kemenkes menargetkan bulan Agustus akan menjadi bulan pelaksanaan imunisasi bagi pulau Jawa dan Bali. Untuk itu saya berharap 95 persen atau 39.971 anak di Kota Malang bisa mendapatkan imunisasi tersebut," kata Sutiaji. 

Perlu diketahui, BIAN merupakan program Kementerian Kesehatan untuk mengejar cakupan imunisasi rutin yang menurun secara signifikan akibat pandemi Covid-19. Melalui BIAN anak-anak akan diberikan imunisasi tambahan yaitu Campak-Rubela serta melengkapi dosis Imunisasi Polio dan DPT-HB-Hib yang terlewat. 

Opini : Pilkada Kota Batu dan Harapan Pariwisata Berkelanjutan

Program ini diwujudkan sebagai upaya menutup kesenjangan imunitas anak dengan melakukan harmonisasi kegiatan imunisasi tambahan (campak-rubela) dan imunisasi kejar (OPV, IPV, dan DPT-HB-Hib). Sutiaji berharap warga Kota Malang khususnya para orang tua untuk mengikuti program imunisasi ini bagi anak-anaknya.

"Tidak perlu cemas jika anaknya menerima imunisasi. Sebab, imunisasi ini dijamin aman, berkualitas dan gratis untuk anak-anak," ujar Sutiaji.

Perusahaan Rokok Asal Korea Investasi Pembangunan Pabrik Senilai Rp6,9 Triliun di Pasuruan

Sutiaji menyebut, tujuan imunisasi ini agar anak-anak di Kota Malang menjadi generasi penerus bangsa yang sehat dan kuat. Dia meminta Dinas Kesehatan Kota Malang segera mempersiapkan stok vaksin, puskesmas, faskes dan nakes untuk dapat mendukung program tersebut. 

"Penguatan komunikasi, informasi dan edukasi bagi masyarakat juga penting untuk terus digalakkan. Saya harap Dinkes segera berkoordinasi dengan OPD lainnya, Diskominfo, Kecamatan, Kelurahan, dan organisasi masyarakat agar tidak terjadi disinformasi terkait pelaksanaan BIAN ini.  Termasuk juga melakukan pemetaan area krusial yang perlu mendapatkan perhatian khusus," tutur Sutiaji.