Guru Besar UB Malang Nilai Jokowi Otoriter: Hukum di Negeri Ini Sudah dalam Kendalinya
- istimewa
Malang, VIVA – Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam Universitas Brawijaya (UB) Malang, Prof. Rachmad Safa’at menilai Presiden Jokowi sudah otoriter atau bertindak sewenang-wenang.
Prof. Rachmad menerangkan, keotoriteran Presiden Jokowi tersebut sangat tampak di periode keduanya. Salah satu buktinya, yaitu penegakan hukum di Indonesia semakin lemah dalam beberapa tahun terakhir ini.
Dia mencontohkan, misalnya seperti penindakan kasus korupsi. Ia mengatakan, penindakan kasus korupsi saat ini sangat lemah karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dicengkeram oleh Presiden Jokowi.
Artinya, dari KPK yang awalnya merupakan lembaga anti-korupsi independen, kini sejak revisi UU KPK disetujui, KPK berubah menjadi lembaga di bawah pemerintah pusat atau kendali langsung Presiden Jokowi.
”Kamu ditangkap, gak ditangkap, siapa yang diselamatkan, siapa yang enggak, Jokowi yang menentukan,” kata Prof. Rachmad saat diwawancarai di depan Gedung Rektorat Universitas Brawijaya, pada Selasa, 6 Februari 2024.
Prof. Rachmad mengungkapkan, keotoriteran Presiden Jokowi tersebut juga tampak dari lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping capres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Dalam kasus itu, dosen di Fakultas Hukum (FH) UB ini mengatakan, Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara menggunakan segala cara agar anak sulungnya tersebut bisa maju sebagai cawapres dalam kontestasi Pilpres 2024.
