PP Kota Batu Tegaskan Aksi Solidaritas Sebagai Fungsi Kontrol pada Pemerintah Kota

Batu, VIVA – MPC Pemuda Pancasila (PP) Kota Batu buka suara atas aksi solidaritas yang mereka lakukan di 3 tempat. Yakni, TPA Tlekung, DPRD Kota Batu, dan Balai Kota Among Tani pada Senin, 8 Januari 2024 kemarin.

Sekretaris MPC PP Kota Batu, Maskur Heriono menegaskan bahwa mereka sedang melaksanakan fungsi kontrol kepada pemerintah atas sejumlah keresahan dan permasalahan yang terjadi di Kota Batu.

"Sepertinya kami memang harus buka suara melalui media setelah kami juga ditanggapi melalui media oleh Bapak Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai. Aksi kami merupakan bentuk kontrol masyarakat kepada pemerintahnya atau seperti anak kepada bapaknya. Kritik yang kami sampaikan bertujuan untuk membangun," kata pria yang akrab disapa Heri itu, Rabu, 10 Januari 2024.

Heri menyebut aksi solidaritas yang dilakukan sudah benar karena berdasarkan permasalahan sosial yang ada di Kota Baty. MPC PP Kota Batu sangat menyayangkan ketika aksi tidak ditemui oleh Pj Wali Kota Batu. Diketahui saat aksi Pj Wali Kota Batu tengah melakukan Dinas Luar (DL). 

"Kami kemarin sebenarnya ingin melakukan dialog dengan Pj Wali Kota Batu. Keinginan kami ini berdialog bisa diibaratkan antara anak yang ingin menyampaikan unek-unek ke bapak, rakyat dengan pemerintah. Namun sayangnya beliau tidak bisa menemui, tapi justru memberikan statemen di media," ujar Heri. 

MPC PP tak ingin aspirasi menyuarakan permasalahan dalam aksi solidaritas malah menimbulkan jarak. Mereka ingin ada komunikasi antar kedua belah pihak agar tidak sampai meluas. 

"Kami sangat kecewa dengan sikap Pak Pj Wali Kota yang notabene hal itu sangat tidak menggambarkan masyarakat Kota Batu yang sebenarnya sangat enak ketika bisa komunikasi dengan baik," tutur Heri. 

Selain itu Heri juga ingin mengklarifikasi bahwa aksi yang dilakukan di TPA Tlekung sebelum menuju Balai Kota Among Tani tidak mengatasnamakan warga Tlekung. 

"Kami tegaskan bahwa subtansi dari aksi yang dilakukan adalah aspirasi yang didapat dari masyarakat Kota Batu terkait pengelolaan sampah," kata Heri. 

Dalam demonstrasi ini PP Kota Batu juga meminta Pemkot Batu memberikan perlindungan kepada masyarakat Kota Batu dengan keberpihakan pada kearifan lokal. Contoh kecilnya yaitu pengelolaan parkir di Pasar Induk serta perhatian pada produk pertanian maupun pelaku UMKM Kota Batu untuk mendukung pemasaran produk mereka.

"Artinya kami mendorong adanya Perwali atau Perda agar produk lokal mulai dari pertanian hingga UMKM bisa diserah oleh resto, hotel hingga tempat oleh-oleh di Kota Batu. Kalau terkait pengelolaan parkir di Pasar Induk Among Tani Batu adalah contoh kecil yang juga kami suarakan agar masyarakat sekitar diberdayakan," ujar Heri. 

Menurut Heri jika Pemkot Batu ingin mengejar PAD, seharusnya memaksimalkan dan menggali potensi yang ada. Sehingga Pemkot Batu tidak hanya mengejar PAD dari sektor parkir yang diduga selalu terjadi kebocoran. 

"Selanjutnya, terkait penanganan sampah, MPC PP Kota Batu telah memiliki solusi nyata dan aktif berperan menyelesaikan masalah sampah. Mohon dimengerti rekan-rekan media bahwa saat TPA Tlekung ditutup terjadi gejolak di masyarakat Batu dan muncul darurat sampah," ujar Heri.  

Heri menuturkan, selama ini MPC PP Kota Batu dengan kekuatan dan kemampuan yang ada mencoba untuk duduk bersama dengan DPRD, kades/lurah untuk mecari solusi bersama. Sehingga dari hasil forum tersebut dan komunikasi intens, ada beberapa solusi untuk memaksimalkan pengelolaan sampah di tingkat desa. 

"Sedangkan untuk residu masuk ke wilayah DLH dan dikelola di TPA. Dari komunikasi tersebut juga keluar keputusan dikeluarkan dana (ADD) Rp500 juta bagi 19 desa dari Pemkot Batu. Namun sayangnya dana khusus pengelolaan sampah itu cair di akhir Desember. Sehingga Pemerintah Desa tidak bisa memaksimalkan dana tersebut," tuturnya.

Selain itu, MPC PP Kota Batu berusaha sebisa mungkin menjadi profesional menangani sampah pelaku usaha. Tapi dengan upaya tersebut, MPC PP malah dihina dan pasang badan. 

"Namun dengan apa yang kami lakukan Pemkot Batu merasa lupa tanggung jawab terkait sampah residu perkotaan. Yang paling penting aksi tersebut dilakukan karena penanganan solusi sampah dinilai belum jelas," ujarnya.

Terlebih Pemkot Batu malah mengeluarkan sanksi bagi masyarakat yang buang sampah sembarangan. Menurut Heri perlakuan pemerintah ke rakyat tidak seperti itu, tapi bagaimana bisa mengayomi dan memberikan solusi. 

"Terakhir kami juga ikut peduli terkait kejelasan pedagang pasar pagi yang saat ini berada di Stadion Brantas. Kami berharap dari semua itu hendaknya ada komunikasi yang baik dengan Pj Wali Kota Batu, jangan ciptakan jarak. Kami tidak ingin ciptakan negara sendiri. Tapi mengharapkan ada komunikasi, ibarat keluarga komunikasi antara anak dengan bapak," tutur Heri.