Gawat, Ada Ribuan Kasus Stunting di Jombang

Jombang, VIVA – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB-PPPA) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mengungkap ada ribuan kasus stunting di kota santri.

Berdasarkan catatan DPPKB-PPPA, sejak tahun 2021 hingga tahun 2023, kasus stunting di Jombang diatas angka 5.000 kasus.

Tahun 2021, ada sekitar 5.778 kasus stunting. Sedangkan di tahun 2022, ada 5.005 kasus. Dan di tahun 2023 terdapat 5.113 kasus stunting.

Kepala DPPKB-PPPA Kabupaten Jombang, dr Pudji Umbaran menjelaskan, angka stunting yang keluar dari survei status gizi Indonesia (SSGI) itu jumlah kasus stunting di Jombang prosentasenya cukup tinggi, pada tahun 2021.

Namun setelah dilakukan pendataan keluarga (PK), Pudji mengatakan ada sekitar 52 ribu kepala keluarga di Jombang yang berpotensi stunting.

"Kita menemukan 25 ribu KK, yang berpotensi stunting. Sehingga kita melakukan intervensi dan kemudian ada sekitar 25. 600 KK yang berpotensi stunting. Itulah yang membuat angka kita di SSGI meningkat," kata Pudji, Rabu 5 Juli 2023.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa di Jombang terdapat 400 ribu kepala keluarga, 21 persennya merupakan kepala keluarga berpotensi stunting.

"Dari 400 ribu KK, itu di tahun 2022, angka kita cukup tinggi, sampai 22 persen KK yang berpotensi stunting," katanya.

Untuk mengatasi kondisi ini, nantinya pendamping dari DPPKB-PPPA kabupaten Jombang, akan melakukan pendampingan dan sosialisasi di Desa.

"Kami coba memaksimalkan pendampingan oleh penyuluh KB untuk memaksimalkan kegiatan keluarga kampung berkualitas. Dan kalau ngomong kampung keluarga berkualitas itu nanti aksi langsungnya ada di Desa," tuturnya.

Ia berharap nantinya para pendamping ini bisa bersinergi dengan pihak Desa. "Nantinya akan ada sinergitas dari pemerintah, dunia usaha dan partisipasi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jombang, dr Budi Nugroho mengatakan untuk penanganan stunting di Jombang ini anggarannya mencapai miliaran rupiah dan berada di dinas.

"Anggarannya ada di dua Dinas di Dinas Kesehatan dan Dinas DPPKB-PPPA. Untuk menangani stunting," kata Budi.

Lebih lanjut ia mengatakan untuk Dinkes Jombang memiliki tugas untuk penanganan stunting secara langsung.

"Penangan secara spesifik atau secara langsung itu ada di kami (Dinkes) seperti pemberian tablet darah," ujarnya.

Untuk anggaran yang di Dinkes, Budi mengaku dipergunakan untuk penanganan secara langsung dan lebih spesifik.

"Kan ada untuk pemberian makanan tambahan, artinya spesifik ya, pemberian obat-obatan, kemudian vitamin-vitamin itu," tuturnya.

Budi menyebut penanganan langsung stunting ini ada dua macam. Mulai dari pencegahan dan intervensi kasus stunting.

"Bisa pencegahan, dan intervensi langsung stunting. Kayak yang remaja terus sudah waktunya reproduksi kan perlu dipertahankan hemoglobinnya, nah itu diberikan vitamin tambah darah sejak SMP," katanya.

Saat ditanya berapa besaran anggaran untuk penanganan stunting. Ia mengaku tidak hafal. "Kalau soal anggarannya saya kurang hafal," tuturnya.