Hoaks Jadi Perhatian Dalam Peta Konflik Pesta Demokrasi

Hoaks Jadi Perhatian Dalam Peta Konflik Pesta Demokrasi
Hoaks Jadi Perhatian Dalam Peta Konflik Pesta Demokrasi
Sumber :
  • istimewa

Malang – Berita bohong dan tanpa berdasarkan fakta bisa menjadi ancaman besar dalam stabilitas kondisi tiap daerah jelang tahun-tahun politik. Ini harus menjadi perhatian serius tidak hanya aparat keamanan tetapi juga seluruh elemen dan kelompok masyarakat di Kota Malang. 

Wali Kota Malang, Sutiaji dalam paparannya di Sosialisasi Antisipasi Potensi Konflik dalam Pilpres dan Pilkada, Rabu 23 November 2022.

“Menurut data kami di pemilu 2019 lalu, provokasi jelang Pilpres saat itu ditemukan ada kurang lebih 3.801 hoaks terdeteksi,” kata Sutiaji. 

Ia menjelaskan hoaks tersebut bertebaran dan diteruskan dalam forum publik. Yang kemudian memunculkan hal negative seperti konflik antar kelompok dan sebagainya. Penting bagi Pemkot Malang untuk menjaga warga dari serangan hoaks, terlebih di tahun-tahun politik nanti. 

Ditegaskan Sutiaji, berita atau informasi yang bersifat bohong atau tidak berdasarkan fakta di era digital ini mudah tersebar luar. Ditambah jika pemahaman warga untuk menerima informasi yang beredar tidak kuat.

“Saya pun sempat beberapa kali jadi korban hoaks. Yang saya terima duit dari proyek dan ini itu. Sering sekali. Di tahun politik hal-hal seperti ini perlu diperhatikan serius. Saya berharap seluruh elemen masyarakat mampu membetengi diri sendiri. Dan ASN juga saya minta ikuti aturan, artinya netralitas harus dijaga,” terangnya.

Pria kelahiran Lamongan ini menyampaikan bahwa pada pemilu sebelumnya ada dua ASN menjadi korban, akibat tidak netral. Hal ini menyalahi aturan ASN sendiri. Maka dari itu Sutiaji juga berpesan agar seluruh ASN memperhatikan hal tersebut agar tidak diberi sanksi. 

Sementara itu, Dandim 0833 Kota Malang Letkol Kav Heru Wibowo Sofa menyampaikan potensi konflik di Kota Malang beragam rupanya. Isu-isu sosial yang menyangkut khalayak banyak kerap dijadikan bahan oknum tidak bertanggung jawab untuk menganggu kondusifitas warga. 

“Banyak isu sosial, yang sangat rentan menimbulkan disintegrasi masyarakat. Jelang tahun politik hal itu bisa meningkat. Terlebih Malang juga baru saja terkena musibah Tragedi Kanjuruhan,” tegas Heru.

Tidak hanya itu pemetaan konflik per wilayah juga menjadi perhatian khusus. Inilah mengapa tugas pokok TNI akan sangat dijalankan. 

Heru menegaskan seluruh anggota untuk waspada dan terus memantau kondisi baik sosial maupun kententraman/ketertiban di wilayah masing-masing. Di evaluasi dan langsung ditangani ketika memang terdapat konflik. 

“Konflik harus diminimalisir. Bukan malah jadi bagian dari konflik itu sendiri. Untuk itu penting juga untuk seluruh anggota menjalin terus komunikasi dan jalinan silahturahmi dengan perangkat wilayah hingga kelompok-kelompok masyarakat seluas mungkin,” pungkas Heru.