Ingin Copot Perangkat Desa, Warga di Jombang Datangi Komisi A DPRD
- VIVA Malang (Elok Aprianto/Jombang)
Jika dilihat dari persoalan di Pagerwojo, maka kades bisa mengajukan pemberhentian sementara. Namun jika memang AF terbukti melakukan pelanggaran sedang atau berat. Pihak desa mengusulkan pemberhentian perangkat desa.
"Tapi kalau pelanggaran sedang, kan ada sanksi lain, kalau memang ada pelanggaran berat, maka seharusnya kades bisa mengusulkan pemberhentian perangkat Desa, dan itu bisa didasari rekomendasi dari Camat, dan itu bisa dijadikan dasar pembuatan SK pemberhentian," kata politikus PKB.
Selain itu, pihak Desa bisa merujuk pada undang-undang nomor 3 tahun 2024, atas perubahan undang-undang nomor 6 tahun 2014, terkait pemberhentian perangkat Desa.
"Itu kan sudah beda dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014. Bahwa ada kurun waktu tertentu, yang kaitannya dengan pengusulan pemberhentian perangkat Desa ini sampai kepada Bupati," ujarnya.