Soal Konflik Poltekom, Pemkot Malang Serahkan ke Internal Dulu
- Viva Malang/Uki Rama
Malang, VIVA – Polemik Politeknik Kota Malang atau Poltekom mencuat saat mahasiswa di kampus itu menuntut pihak yayasan dan jajaran rektorat untuk bertanggungjawab atas terbengkalainya pengelolaan kampus. Mereka memasang spanduk protes di Poltekom.
Aksi ini kemudian viral di media sosial. Hingga akhirnya terungkap bahwa kondisi gedung Poltekom tidak terawat. Tidak adanya perkuliahan hingga gaji dosen yang dibayar tidak utuh.
Menanggapi hal itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyerahkan persoalan ini kepada internal yayasan Poltekom terlebih dahulu. Menurutnya, Pemkot Malang tidak bisa melakukan intervensi lebih dalam atas carut marutnya pengelolaan Poltekom.
"Poltekom itu kan di luar Pemerintah Kota Malang, sudah jadi yayasan sendiri. Biar mereka (yayasan) selesaikan, dulu internalnya, karena kita tidak boleh ikut-ikut," kata Wahyu Hidayat saat di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang pada Selasa, 28 November 2023.
Wahyu Hidayat akan memanggil pihak Yayasan jika polemik ini tidak kunjung diselesaikan. Sebab, Poltekom juga memiliki mahasiswa dan dosen yang nasibnya harus dipertanggungjawabkan.
"Kalau memang nanti ada yang menurut kita meresahkan dari warga masyarakat, akan kita panggil. Apabila belum ada penyelesaian, kita akan coba panggil," ujar Wahyu Hidayat.
Sebelumnya, Mahasiswa Poltekom Kota Malang sekaligus Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Mahbub Ubaidillah mengatakan, kondisi perkuliahan mulai berjalan tidak baik sejak awal 2023 ini. Di Poltekom Malang ada 4 program studi, yakni Teknik Mekatronika, Teknik Informatika, Teknik Telekomunikasi, Destinasi Wisata.
"Dosen saat ini menyisakan 5 orang di Teknik Mekatronika dan Teknik Informatika. Pada 2023 awal setelah kami magang itu jadwal kuliah kacau sama sekali karena dosen kurang," kata Abdillah, Selasa, 21 November 2023.
Kisruh Politeknik Kota Malang (Poltekom) ternyata berjalan hampir 3 tahun. Hal ini diawali dari gaji dosen yang kurang sejak April 2023. Dimana dosen yang seharusnya menerima gaji Rp3 juta hanya menerima Rp1 juta.
Salah satu dosen Poltekom prodi Teknik Mekatronika, Panji Peksi Branjangan (40 tahun) membenarkan kabar itu. Dia termasuk dari dosen yang terpaksa menerima upah tidak semestinya. Dia mengaku tidak meninggalkan mahasiswanya karena merasa memiliku tanggungjawab moral sebagai pengajar.
"Meski begitu saya tetap harus mengajar karena memiliki tanggungjawab moral. Mengingat masih ada dua angkatan yang belum saya luluskan di Poltekom," kata Panji, Selasa, 21 November 2023.
Panji menuturkan sejak 2020 hingga 2023 ini pihak yayasan atau rektorat kampus tidak bisa menjelaskan secara rinci penyebab terbengkalainya Poltekom. Mulai gedung yang tidak terawat, hingga gaji dosen yang tidak dibayarkan penuh selama 3 tahun terakhir.
