Dana Mengendap di Bank, Sri Mulyani Sorot Wilayah Jatim
Malang –Menteri Keuangan, Sri Mulyani sedang menyorot dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank. Salah satu daerah yang menyimpan banyak saldo adalah wilayah Jawa Timur, yakni sebesar Rp 29,8 triliun.
"Jawa Timur menjadi wilayah yang tertinggi mencapai Rp29,8 triliun. Sedangkan wilayah yang paling rendah adalah Kepulauan Riau (Kepri) sebesar Rp1,17 triliun," kata dia.
Menurutnya, dengan mengendapnya dana tersebut, akan menimbulkan kebimbangan atau dilema. Sebab, dananya hanya terhenti di bank. Sementara, Pemda menginginkan pembayaran yang cepat.
"Jangan sampai ini hanya akan berhenti di dalam deposito di perbankan. Kita berharap akselerasi di semester dua ini dari sisi belanja bisa dipicu dengan baik untuk bisa membantu membangkitkan kembali ekonomi-ekonomi di daerah," ujar dia.
Sebagai informasi, sebanyak Rp 220,9 triliun dana pemerintah daerah (Pemda) mengendap di bank. Angka ini bahkan terus meningkat dibanding bulan-bulan sebelumnya.
"Sampai dengan Juni sekali lagi Pemda masih punya dana di perbankan yang masih sangat tinggi atau bahkan meningkat terus dibandingkan angka Januari-Mei. Juni mencapai Rp220,9 triliun ini tertinggi dalam enam bulan terakhir," tegas dia.
Sebelumnya, Sri Mulyani juga sudah mengeluhkan percepatan realisasi belanja di daerah yang lambat. Diketahui, pada bulan Mei 2022 ,belanja daerah mengalami kontraksi. Sebab untuk belanja tahun ini, terdapat 17 persen dari belanja tahun lalu. Pada 2021 di akhir Mei, belanja daerah sebesar Rp270 triliun. Sedangkan tahun ini di APBD hanya Rp223 triliun.
“Bapak Ibu sekalian nanti akan perlu melihat, apa yg menjadi kendala, dan kalaupun Rp 233 triliun kita belanjakan, mayoritas Rp 113 triliun adalah untuk bayar gaji yang udah nggak mikir lagi tuh. Yang belanja barang, belanja modal, hanya Rp 12 triliun, tahun lalu Rp 14 triliun, belanja lainnya Rp 44 triliun” ujar dia.
Perempuan yang akrab disapa Ani ini mengatakan, pihaknya sudah memberikan pandangan kepada pemimpin daerah, apa saja yang harus diperhatikan saat menggunakan APBD.
“Bukan karena enggak ada uangnya, transfer kami ke daerah itu rutin memang ada beberapa persyaratan. Tapi tetap daerah sekarang itu masih punya Rp200 triliun di bank, jadi ini kan menggambarkan ada ironis, ada resources, ada dananya tapi enggak bisa dijalankan,” tandas dia.
