Isu Ekonomi hingga Dugaan Korupsi Pengaruhi Warga Memilih Bupati Malang

Malang, VIVA – Lembaga survei SeMART POLITICA mengeluarkan hasil survei elektabilitas Paslon Bupati Malang, yang dilakukan periode 28 September hingga 4 Oktober 2024 dengan margin of error 4,8 persen.

Dito Arief Nurakhmadi Founder SeMART POLITICA mengatakan banyak isu yang mempengaruhi warga dalam menentukan pilihan Calon Bupati Malang. Isu tersebut diantaranya Ekonomi, Pertanian, Pendidikan hingga Korupsi.

“Kami ingin mendapat gambaran lengkap terkait keputusan warga dalam menentukan pilihan terhadap Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang,” kata Dito, Rabu, 9 Oktober 2024. 

Hasil survei menjabarkan, elektabilitas Paslon nomor urut 1 M Sanusi - Lathifah Shohib (Paslon Salaf) mencapai 67.persen, unggul telak atas Paslon nomor urut 2 Gunawan HS - Umar Usman (Paslon Gus) yang hanya 16,8 persen. Sementara pemilih militan Paslon Salaf mencapai 50,7 persen. Sedangkan pemilih militan Paslon Gus hanya 12,5 persen.

Di bidang ekonomi, kemampuan untuk menstabilkan harga barang kebutuhan pokok menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan Calon Bupati. Sedangkan di bidang pertanian, bantuan pupuk dan teknologi pertanian turut mempengaruhi keputusan masyarakat.

“Tingkat kepuasan kinerja selama Sanusi menjabat sebagai Bupati Malang dengan Wakil Bupatinya Didik Gatot Subroto mencapai angka 70,9 persen,” kata Dito.

Sementara itu, Korupsi menjadi salah satu alasan utama warga Kabupaten Malang dalam menentukan pilihan di Pilkada Kabupaten Malang 2024. 

Sebanyak 88,9 persen warga Kabupaten Malang menilai calon bupati terkait dugaan korupsi jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) melibatkan anggota DPRD Jawa Timur periode 2019-2022 tidak atau kurang layak dipilih.

"Dari hasil survei masyarakat menganggap calon bupati diduga terkait korupsi Jasmas tidak layak untuk dipilih,” ujar Dito.

Dito menerangkan, jumlah masyarakat yang mengaku tidak mengetahui dugaan korupsi Jasmas melibatkan salah satu calon bupati yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena beberapa faktor.

"Namun jumlah cukup besar terlihat dari masyarakat yang tidak mengetahui kasus dugaan korupsi Jasmas itu, jumlahnya 87,0 persen," tutur Dito.

Faktor ketidak tahuan masyarakat terkait adanya Paslon yang terkait dugaan korupsi karena kurangnya informasi dari media massa yang mengungkap proses pengungkapan dugaan korupsi melibatkan anggota DPRD Jawa Timur periode 2019-2023 tersebut.

"Pertama karena kurangnya pemberitaan, dan hanya masyarakat kelompok tertentu yang mengetahui adanya penanganan kasus dugaan korupsi Jasmas yang melibatkan salah satu calon bupati itu," kata Dito.

Seperti diketahui, Gunawan HS yang kini maju sebagai calon Bupati Malang bersama dr Umar Usman, merupakan anggota DPRD Propinsi Jawa Timur periode 2019-2023.

Dalam kasus yang menyandera dirinya tersebut. KPK menetapkan 21 tersangka salah satunya mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak yang telah dinyatakan bersalah dan divonis sembilan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, karena terbukti menerima suap dana hibah Pemprov Jatim senilai Rp39,5 miliar.