Pemkot Batu Siap Jalankan Instruksi Presiden RI Terkait Pengelolaan APBN dan APBD

Pj Wali Kota Batu saat menghadiri acara LHP LKPP di Jakarta.
Sumber :
  • VIVA Malang / Galih Rakasiwi

Batu, VIVAPj Wali Kota Batu Aries Agung Paewai siap menjalankan instruksi Presiden RI Joko Widodo menggunakan APBN dan APBD secara baik dan bertanggung jawab.

Hal itu ia sampaikan saat mengikuti Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di Balai Sidang Jakarta, JCC, Jakarta, Senin 8 Juli 2024.

Aries menerangkan jika Presiden mengingatkan bahwa WTP bukan merupakan prestasi, melainkan kewajiban untuk menggunakan APBN dan APBD secara baik dan bertanggung jawab.

"Jadi dalam sambutannya Pak Presiden juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan fleksibilitas dalam pelaksanaan pemerintahan, serta perlunya reformasi struktural untuk menyederhanakan regulasi dan prosedur birokrasi. Nah itu yang harus dipatuhi," katanya.

Kepala Dindik Jatim ini juga menyampaikan rasa syukur atas diraihnya kembali predikat WTP Kota Batu ke 9 kalinya berturut-turut beberapa saat lalu yang diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur. 

"Prestasi ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh jajaran Pemkot Batu dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, serta menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI dalam LHP," tuturnya.

Pj Aries sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa anggaran daerah harus digunakan secara optimal untuk mendanai program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. 

"Kami di Pemerintah Kota Batu memiliki komitmen yang kuat dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Opini WTP ini merupakan suatu keharusan bagi pemerintah daerah, sehingga anggaran yang digunakan benar-benar bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat," ujarnya.

Menurutnya seluruh aparatur Pemkot Batu wajib menekankan pentingnya akuntabilitas dan fleksibilitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

"Serta perlunya reformasi struktural untuk menyederhanakan regulasi dan prosedur birokrasi," tuturnya.

Perlu diketahui, acara ini juga dihadiri oleh para pejabat tinggi negara lainnya, termasuk Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih dalam Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2023.