Pernyataan Sikap Sivitas Akademika UNDAR Jombang: Hentikan Politisasi Kebijakan Negara

Jombang, VIVA – Sivitas akademika Universitas Darul Ulum (UNDAR) Kabupaten Jombang menyampaikan pernyataan sikap merespon banyaknya pelanggaran etika bernegara yang dipertontongkan para pemimpin bangsa jelang Pemilu 2024.

Pernyataan sikap sivitas akademika UNDAR ini menambah daftar perguruan tinggi di Indonesia yang menyatakan pernyataan sikap setelah Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), hingga Universitas Brawijaya (UB) Malang.

"Berbagai fenomena menjelang Pemilu 2024 memperlihatkan peristiwa dan permasalahan etika bernegara menunjukkan adanya penurunan yang sangat drastis terhadap komitmen penegakan hukum, dan nilai-nilai keadilan," kata Rektor UNDAR, Dr. Amir Maliki Abitolkha, M.Ag, Rabu, 7 Februari 2024.

Rektor UNDAR menyebutkan, bila dibandingkan dengan pemilu-pemilu pada tahun sebelumnya, banyaknya pelanggaran etika jelang Pemilu 2024 itu menunjukkan adanya kemunduran demokrasi di Indonesia.

"Pelanggaran etika bernegara dalam tahapan Pemilu 2024 ini, khususnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, menunjukkan demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran, bila dibandingkan dengan era-era sebelumnya," ujarnya.

Ia mengatakan, Pemilu 2024 yang seharusnya menjadi wajah demokrasi Indonesia di mata dunia internasional justru malah menunjukkan preseden buruk dengan adanya pelanggaran etik dalam banyak kasus yang terjadi pada akhir-akhir ini.

"Pemilu seharusnya menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin terbaik, yang dapat mencapai cita-cita Indonesia, yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan bukan malah sebaliknya, justru menjadi ajang politik yang mengindikasikan menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu, yang sedang membangun politik yang jauh dari rakyat," tuturnya.

Menyikapi dinamika politik yang diwarnai dengan berbagai peristiwa pelanggaran etika yang mengkhawatirkan keberlangsungan demokrasi di Indonesia, Rektor kampus tertua di Kabupaten Jombang ini pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal proses Pemilu 2024 berjalan jujur dan adil.

"Mengajak semua pihak dalam menyelenggarakan pemilu 2024, memegang teguh, nilai-nilai pondok pesantren, nilai-nilai tarekat, dan nilai-nilai perguruan tinggi, yang terbingkai dalam trisula Darul Ulum, khususnya nilai yang ketiga yakni jujur, yang dinegasikan dalam berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Selanjutnya, sivitas akademika UNDAR Jombang menuntut pemerintah, mulai dari pusat hingga tingkat desa, agar berpedoman pada Tap MPR Nomor 6/MPR/tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, dan menjalankan nilai-nilai Pancasila.

"Menuntut KPU, Bawaslu, TNI, Polri, dan pemerintah beserta organnya, dari pusat hingga daerah, untuk memberikan teladan terbaik kepada seluruh elemen masyarakat degan bersikap netral dalam kontestasi Pemilu 2024," tuturnya.

Ia menyampaikan sivitas akademika UNDAR juga menuntut agar dihentikannya politisasi kebijakan negara yang berpotensi merusak demokrasi dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam Pemilu 2024.

"Selanjutnya, menuntut tegaknya hukum, dan etika, dalam pemilihan umum, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan berpihak pada kepentingan bangsa dan negara, bukan pada pihak-pihak tertentu," tegasnya.

Amir juga mengajak seluruh sivitas akademika perguruan tinggi yang ada di Indonesia, khususnya di UNDAR, untuk terlibat bersama rakyat untuk mengawal Pemilu 2024 dapat berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

"Kita mengharap agar Pemilu 2024 bisa berjalan dengan damai sebagai indikator tingkat kematangan berpolitik masyarakat yang dapat sungguh-sungguh meningkat," kata dia.

"Kita juga mendukung segala upaya dan ikhtiar segala pihak, dalam proses penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, sehingga melahirkan pimpinan nasional yang baik dan berpihak pada rakyat," tuturnya.